Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan meluncurkan Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP) tahun 2024 dalam kegiatan Ekspos IKEPP DKPP Tahun 2024 di Jakarta, Kamis (30/1/2025). Sekretaris DKPP, David Yama mengungkapkan kegiatan Ekspos IKEPP DKPP Tahun 2024 merupakan hasil dari survei terhadap kepatuhan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan DKPP di 38
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap untuk tiga penyelenggara Pemilu dalam sidang pembacaan putusan terhadap empat perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Jumat (24/1/2025). Tiga penyelenggara Pemilu yang diberhentikan tetap adalah Ketua KPU Kota Palopo Irwandi Djumadin beserta dua Anggota KPU Kota
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 25-PKE-DKPP/I/2025 di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta, Jumat (24/1/2025). Perkara ini diadukan oleh Said Abdullah memberikan kuasa kepada Syarifah Hayana, Abdul Hanap, dan Daldiri. Untuk diketahui, Pengadu adalah salah satu calon Wakil Walikota Banjarbaru
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar siding pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 2-PKE-DKPP/I/2025 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Kamis (23/1/2025). Perkara ini diadukan Karsena Aristoteles yang mengadukan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Morowali Utara yaitu John Libertus Lakawa, Yusri Ibrahim, dan Jasman Lamole sebagai Teradu I
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) pada perkara Nomor 232-PKE-DKPP/IX/2024 di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta, Rabu (22/1/2025). Perkara ini diadukan oleh Muhamad Rifai Tomagola yang memberikan kuasa kepada Ramli Antula. Ia mengadukan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara yaitu Ahmad Idris, Janfanher Lahi, dan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 25-PKE-DKPP/I/2025 di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta, Jumat (24/1/2025) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Said Abdullah memberikan kuasa kepada Syarifah Hayana, Abdul Hanap M.P, dan Daldiri. Pihak yang diadukan adalah Ketua dan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memulihkan atau merehabilitasi nama baik Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos karena tidak terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Putusan tersebut dibacakan Majelis DKPP dalam sidang pembacaan putusan untuk satu perkara yakni Nomor: 31-PKE-DKPP/I/2025 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Rabu (22/1/2025). “Merehabilitasi nama baik Teradu
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 2-PKE-DKPP/I/2024 di Ruang Sidang Utama pada Kamis (23/1/2025) pukul 10.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Karsena Aristoteles yang mengadukan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Morowali Utara yaitu John Libertus Lakawa, Yusri Ibrahim, dan Jasman
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa 10 penyelenggara Pemilu dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara 1-PKE-DKPP/I/2025 yang dilakukan secara hibrida, Rabu (22/1/2025). Lima dari 10 penyelenggara Pemilu tersebut adalah Ketua dan empat Anggota KPU Kabupaten Sampang, yaitu Aliyanto (Ketua), Siti Aisyah, Suhariyanto, Moh. Karimullah, dan Fadli.
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian dari Jabatan Ketua kepada Ketua KPU Kabupaten Paniai Sem Nawipa karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan untuk perkara Nomor 33-PKE-DKPP/I/2025 di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta, pada Selasa (21/1/2025). “Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Terakhir dan