Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Banjar atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 138-PKE-DKPP/XII/2023 pada Rabu (10/1/2024). Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Banjar masing-masing Muhammad Noor Aripin, Muhammad Ridha, Rizky Wijaya Kusuma, Abdul Muthalib, dan Rusmilawati masing-masing sebagai Teradu I sampai V dalam
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan perkara nomor 139-PKE-DKPP/XII/2023 dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang Kantor KPU Provinsi Papua, Kamis (11/1/2024) pukul 10.00 WIT. Perkara ini diadukan Moris Cerullo Muabuai. Ia mengadukan Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Salmon Robaha. Teradu diduga menyembunyikan statusnya sebagai Sekretaris
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menempati kantor baru per Selasa, 9 Januari 2024. Lokasi kantor baru DKPP berlokasi di Jalan Abdul Muis No. 2-4, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat. Perpindahan ini secara resmi ditandai dengan acara syukuran di kantor baru ini. Syukuran ini dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan (stakeholder),
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) nomor perkara 138-PKE-DKPP/XII/2023 di Ruang Sidang DKPP, Rabu (10/1/2024) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan Ali Fahmi. Ia mengadukan Muhammad Noor Aripin, Muhammad Ridha, Rizki Wijaya Kusuma, Abdul Muthalib, dan Rusmilawati (masing-masing sebagai Ketua dan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan kembali menggelar sidang pemeriksaan empat perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Senin (8/1/2024) pukul 09.00 WIB. Keempat perkara tersebut diadukan oleh Demas Brian Wicaksono (Perkara nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023), Iman Munandar B. (perkara nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (perkara Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang