DKPP Akan Periksa Ketua KPU RI Dalam Sidang Tertutup Pada 22 Mei 2024

Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 90-PKE-DKPP/V/2024 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (22/5/2024) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh perempuan berinisial CAT, yang memberikan kuasa Aristo Pangaribuan, Uli Pangaribuan, Abdul Toni, dkk. Pengadu mengadukan Ketua KPU RI

Diduga Paksakan PSU, DKPP Periksa Ketua dan Anggota KPU Kota Pangkalpinang

Pangkalpinang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 58-PKE-DKPP/IV/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Bangka Belitung, Kota Pangkalpinang. Perkara ini diadukan oleh Bangun Jaya (Anggota DPRD Kota Pangkalpinang) memberikan kuasa kepada Jhohan Adhi Ferdian. Ia mengadukan Sobarian, Margarita, Tri Pertiwi, Muhammad, dan Ridho Istira

Diduga Lalai Lakukan Pemungutan Suara Ulang, DKPP Periksa Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nagekeo

Kupang, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 55-PKE-DKPP/IV/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, Senin (20/5/2024). Perkara ini diadukan oleh Abdul Salam Pua Ndelu. Ia mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nagekeo yakni Fransiskus Huber Waso, Fransiskus Tage Doa,

DKPP Akan Periksa Enam Anggota KPU Dari Provinsi Bangka Belitung Pada 20 Mei 2024

Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP)  perkara nomor 58-PKE-DKPP/IV/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Bangka Belitung, Kota Pangkalpinang, pada Senin (20/5/2024) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Bangun Jaya yang memberikan kuasa kepada Jhohan Adhi Ferdian. Ia mengadukan Sobarian, Margarita, Tri Pertiwi,

DKPP Akan Periksa Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nagekeo Pada 20 Mei 2024

Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 55-PKE-DKPP/IV/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Senin (20/5/2024) pukul 09.00 WIT. Perkara ini diadukan oleh Abdul Salam Pua Ndelu. Ia mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nagekeo yakni Fransiskus Huber Waso, Fransiskus

DKPP Periksa Ketua dan Kasubbag KPU Konawe Selatan Terkait Politik Uang

Kendari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 45-PKE-DKPP/III/2024 di Kantor Ruang Sidang Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Senin (7/5/2024). Perkara ini diadukan oleh Rendra Alam Lamuse yang mengadukan Ketua KPU Kabupaten Konawe Selatan Muh Yunan (Teradu I) serta Kasubbag Perencanaan

DKPP Periksa Anggota Bawaslu Dairi Terkait Statusnya Sebagai PNS

Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 35-PKE-DKPP/II/2024 di Kantor KPU Sumatera Utara (Sumut), Kota Medan, Jumat (17/5/2024). Perkara ini diadukan oleh Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Provinsi Sumut Ifrizal, ia mengadukan Anggota Bawaslu Kabupaten Dairi Lindawati Simanjuntak. Teradu yang berstatus sebagai

Diduga Sebarkan Informasi Menyesatkan, DKPP Periksa Tiga Pengawas Pemilu dari Provinsi Jawa Tengah

Semarang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 56-PKE-DKPP/IV/2024 di Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang. Perkara 56-PKE-DKPP/IV/2024 ini diadukan oleh Muhamad Abdullah yang memberikan kuasa kepada M. Imam Nasef, Ervan Susilo Adi Mamonto, Fakhry Rizal Rozaldy, M. Fahmi Sungkar, dan Regio

DKPP Meminta KPU agar Tegas Tetapkan Syarat Cakada

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengingatkan KPU agar dalam menetapkan aturan harus juga membuat pedoman pelaksanaan yg mudah dipahami oleh jajaran di bawahnya sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan tahapan penyusunan daftar pemilih dan pencalonan dalam penyelenggaraan Pilkada. Hal tersebut disampaikan Ketua DKPP Heddy Lugito dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat