Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 235-PKE-DKPP/IX/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, pada Selasa (29/10/2024) pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan Rofiqoh Is Machmoed yang memberikan kuasa kepada Ishak P. Adam, dkk. Ia mengadukan Muh. Ridwan Daeng
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengumpulkan 518 penyelenggara Pemilu dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggara Pemilu di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pada 24-26 Oktober 2024. Ketua DKPP Heddy Lugito mengungkapkan, Rakor ini diadakan untuk membangun pemahaman yang sama tentang implementasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) menjelang Pilkada serentak 2024. “Dalam kesempatan
Makassar, DKPP – Sekretaris Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) David Yama, menekankan pentingnya penyelenggaraan Pemilu yang tidak hanya demokratis tetapi juga berkualitas dan berintegritas. Hal ini disampaikan David Yama pada saat memberikan laporan pada acara Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) I yang digelar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada tanggal 24-26 Oktober 2024. David juga
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan lima Anggota KPU RI dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (23/10/2024). Keenam orang tersebut menjadi Teradu dalam perkara Nomor 237-PKE-DKPP/IX/2024, yaitu Mochammad Afifuddin (Ketua), Betty Epsilon Idroos, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo menjadi juri Grand Final Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu Antar Perguruan tinggi se-Indonesia Keempat, yang digelar di Jakarta, Rabu (23/10/2024). Kompetisi ini berlangsung selama empat hari sejak tanggal 20 Oktober 2024, diikuti oleh 214 kampus dari seluruh Indonesia yang bersaing dan terpilih menjadi
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 214-PKE-DKPP/IX/2024 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Rabu (23/10/2024). Perkara ini diadukan Mikewati Vera Tangka, Misthohizzaman, Listyowati, Rotua Valentina, Wirdyaningsih, Egi Primayogha Mardhika, Hadar Nafis Gumay, Khoirunnisa Nur Agustyati, dan Wahidah Suaib. Sembilan nama tersebut
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan memeriksa Ketua dan Anggota KPU RI dalam dua perkara yang akan disidangkan secara terpisah, Rabu (23/10/2024). Dua perkara tersebut adalah perkara Nomor 214-PKE-DKPP/IX/2024 dan 237-PKE-DKPP/IX/2024. Kedua perkara tersebut akan diperiksa dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta. Berikut
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian dari Jabatan Ketua kepada Ketua KPU Kota Sorong yang terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam sidang pembacaan putusan sebanyak enam perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (21/10/2024). Ketua KPU Kota Sorong Balthasar Beth Kambuaya yang menjadi Teradu dalam perkara Nomor 143-PKE-DKPP/VII/2024
Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam perkara nomor 202-PKE-DKPP/VIII/2024 di Polda Sumatera Selatan pada Jumat (18/10/2024). Perkara ini diadukan oleh Hartono, yang memberikan kuasa kepada Eleonarius Dawa, Chrisman Damanik, Muhammad Dede Gusli Piliang, dan Firnanda untuk mengajukan aduan terhadap Ketua dan Anggota
Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang lanjutan untuk memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam perkara nomor 130-PKE-DKPP/VII/2024 di Polda Sumatera Selatan pada Kamis (17/10/2024). Perkara ini diadukan oleh Abrianto, calon legislatif dari Partai Hanura, yang memberikan kuasa kepada Mujaddid Islam, M. Jayanto, Muhammad Satrio Putra, dan Randu Yantori.