Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 111-PKE-DKPP/VI/2024 di Kantor KPU Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (23/7/2024) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Eti Nurhayati yang memberikan kuasa kepada Agustian Effendi, Elit Nurlita Sari, Gatot Rachmat Slamet dan Yogi
Pekanbaru, DKPP – Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengapresiasi kerja keras penyelenggara Pemilu dalam peyelenggaraan Pemilu tahun 2024. Pemilu yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024 tersebut berlangsung dengan kondusif. Apresiasi tersebut disampaikan dalam kegiatan Bimbingan Teknis Bagi Penyelenggara Pemilu Pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten se-Provinsi Riau Tahun 2024 pada Pemilihan Gubernur/Wakil
Raja Ampat, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 101-PKE-DKPP/V/2024 dan 105-PKE-DKPP/V/2024 di Kantor KPU Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, Kamis (18/7/2024). Perkara 101-PKE-DKPP/V/2024 diadukan oleh sepuluh orang pengurus partai politik di Kabupaten Raja Ampat, yaitu Mohammad
Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Selasa (16/7/2024). Perkara pertama dengan nomor 106-PKE-DKPP/V/2024 diadukan Muhammad Aldy Mandaura yang memberikan kuasa kepada M. Sigit Muhaimin, Septiani, dkk. Perkara kedua nomor 128-PKE-DKPP/VII/2024 diadukan oleh Andri
Raja Ampat, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 100-PKE-DKPP/V/2024 di Kantor KPU Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, Rabu (17/7/2024). Perkara ini didadukan oleh Lindert Mambrasar yang memberikan kuasa kepada Yance Paulus Dasnarebo dan Micha Dimara. Pengadu
Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa delapan penyelenggara Pemilu Kabupaten Musi Rawas Utara atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan perkara nomor 102-PKE-DKPP/V/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Senin (15/7/2024). Perkara ini diadukan oleh Hasbi Asadiki dan Hasran Akwa yang memberikan kuasa kepada Andriyansyah selaku kuasa hukum
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) sebanyak tiga perkara di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, pada 17-18 Juli 2024. Ketiga perkara tersebut, yaitu perkara Nomor 100-PKE-DKPP/V/2024, 101-PKE-DKPP/V/2024, dan 105-PKE-DKPP/V/2024, akan diperiksa secara terpisah pada periode 17-18 Juli 2024 di Kantor
Bandar Lampung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 83-PKE-DKPP/V/2024 di Kantor KPU Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, pada Jumat (11/7/2024). Perkara ini diadukan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Iskardo P. Panggar beserta enam Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, yaitu Suheri, Imam Bukhori, Tamri,
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap tiga perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Ketiga perkara tersebut, yaitu perkara Nomor 102-PKE-DKPP/V/2024, 106-PKE-DKPP/V/2024, dan 128-PKE-DKPP/VII/2024, akan diperiksa secara terpisah di Kota Palembang pada periode 15-16 Juli 2024. Berikut rincian dari ketiga perkara
Bandar Lampung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Fakultas Hukum Universitas Lampung menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait penguatan pendidikan Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pada Jumat (12/7/2024). PKS tersebut ditandatangani oleh Sekretaris DKPP David Yama dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung (Unila) M. Fakih.Kerja sama ini mencakup riset, seminar, magang, serta penggunaan fasilitas