Palu, DKPP – Politik uang (money politics) dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi ancaman serius bagi pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. Kedua ancaman ini perlu diantisipasi agar Pilkada berjalan dengan aman dan lancar. Demikian disampaikan Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo dalam kegiatan Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Kesiapan Pengamanan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap tiga perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Provinsi Papua, Kota Jayapura. Ketiga perkara tersebut, yaitu perkara Nomor 116-PKE-DKPP/VI/2024, 117-PKE-DKPP/VI/2024 dan 119-PKE-DKPP/VI/2024, akan diperiksa secara terpisah di Kota Jayapura pada periode 29-31 Juli 2024. Berikut rincian mengenai ketiga
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 109-PKE-DKPP/VI/2024 Secara Hybrida di Kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang dan Ruang Sidang DKPP, pada Senin (29/7/2024) pukul 10.00 WIB. Perkara ini diadukan Jeheskiel E Nenot’ek yang memberikan kuasa kepada Charlie Y.
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 112-PKE-DKPP/VI/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, pada Senin (29/7/2024) pukul 10.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Arlin Pasaribu. Ia mengadukan Wahid Pasaribu, Fahri Zulaiman Rambe, Helman Tambunan, M. Fadli Wanri Putra
Makassar, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyampaikan penyelenggara Pemilu wajib menjalin koordinasi internal dan eksternal antar lembaga. Menurutnya, hal ini penting dilakukan untuk mewujudkan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang demokratis dan berkualitas. Demikian disampaikan saat menjadi narasumber dalam kegiatan “Pelatihan Penegakan Etik dan Perilaku Aparatur Penyelenggara
Bandung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 111-PKE-DKPP/VI/2024 di Kantor KPU Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (23/7/2024). Perkara ini diadukan oleh Eti Nurhayati yang memberikan kuasa kepada Agustian Effendi, Elit Nurlita Sari, Gatot Rachmat Slamet, dan Yogi Pajar Suprayogi. Pihak yang
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Anggota Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni Ivon Kaderia Nimbafu yang terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam sidang pembacaan putusan sebanyak 10 perkara di Ruang Sidang DKPP Jakarta, pada Rabu (24/7/2024). “Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Ivon Kaderia Nimbafu selaku Anggota
Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) pekara nomor 106-PKE-DKPP/V/2024 dan 128-PKE-DKPP/VII/2024 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Selasa (23/7/2024). Perkara 106-PKE-DKPP/V/2024 diadukan Muhammad Aldy Mandaura dan perkara 128-PKE-DKPP/VII/2024 diadukan Andri Filandi. Keduanya mengadukan Anggota Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU)
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada sepuluh penyelenggara Pemilu karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sanksi Pemberhentian Tetap tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak tujuh perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Senin (22/7/2024). “Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu VI Imam Khaiorullah selaku
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan kembali menggelar sidang pemeriksaan ke–2 (dua) dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di dua perkara, yaitu perkara Nomor 106-PKE-DKPP/V/2024 dan 128-PKE- DKPP/VII/2024 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Kota Palembang, Selasa (23/6/2024) pukul 09.00 WIB. Perkara nomor 106-PKE-DKPP/V/2024 diadukan oleh Muhammad Aldy Mandaura memberikan