Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Anggota KPU Kabupaten Lembata Petrus Payong Pati sebagai Teradu dalam perkara nomor 101-PKE-DKPP/VIII/2023. Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak empat perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (9/10/2023). “Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Petrus Payong Pati selaku Anggota KPU
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima kunjungan KPU Provinsi Maluku di Kantor DKPP, Jakarta, Jumat (6/10/2023). Kunjungan ini dilakukan KPU Provinsi Maluku agar dapat berkonsultasi tentang penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Provinsi Maluku. Ketua KPU Provinsi Maluku Syamsul Rifan mengungkapkan bahwa pihaknya melakukan sebuah tradisi baru, yakni KPU Provinsi pertama
Gorontalo, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo H. Idris Usuli dan empat Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, yaitu Lismawy Ibrahim, Jhon Hendri Purba, Amin Abdullah, Moh. Fadjri Arsyad sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Provinsi Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, pada Jumat (6/10/2023). Secara berurutan,
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 115-PKE-DKPP/IX/2023 di Kantor KPU Provinsi Lampung, Kota Bandar lampung, pada Selasa (10/10/2023) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Adhel Setiawan. Ia mengadukan dua Anggota Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang A. Rachmat Lihusnu dan Desi
Surabaya, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 112-PKE-DKPP/IX/2023 di Kantor KPU Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, pada Jumat (6/10/2023). Perkara ini diadukan Achmad Aben Achdan selaku Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Sukolilo. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Kota Surabaya Muhammad Agil
Majene, DKPP – Memiliki jumlah pemilih pemula yang tidak sedikit, perguruan tinggi atau kampus dinilai menjadi salah satu tempat dan motor perubahan untuk kualitas Pemilu dan demokrasi di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo dalam Seminar Nasional Ilmu Politik Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis dan Berintergritas di Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar), Kabupaten Majene,
Polewali Mandar, DKPP – Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo menegaskan penegakan hukum Pemilu tidak boleh ada kesalahan sama sekali. Hal tersebut dikarenakan berkaitan dengan keadilan Pemilu. Demikian disampaikan Ratna Dewi Pettalolo dalam kegiatan Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, pada Sabtu (7/10/2023). “Dalam pengawasan kalau ada kesalahan
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 111-PKE-DKPP/IX/2023 di Kantor Panwaslih Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, pada Selasa (3/10/2023). Perkara ini diadukan oleh Irfan Efendi. Ia mengadukan Ketua KIP Kabupaten Aceh Singkil M. Nasir atas dugaan menerima gaji dan tunjangan sebagai Aparatur
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 112-PKE-DKPP/IX/2023 di Kantor KPU Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, pada Jumat (6/10/2023) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan Achmad Aben Achdan. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Kota Surabaya Muhammad Agil Akbar. Teradu diduga menyalahgunakan wewenang
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 119-PKE-DKPP/IX/2023 di Kantor KPU Provinsi Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, pada Jumat (6/10/2023) pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh tiga orang, yaitu Lukman Ismail, Frengki Kasim, dan Yance Pakaya. Para Pengadu mengadukan Ketua Bawaslu