Arsip Tahunan: 2023

DKPP Periksa Pihak Terkait KPU Kabupaten Dogiyai Terkait Seleksi Panitia Pemilihan Distrik

Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 51-PKE-DKPP/III/2023 dengan Teradu Ketua KPU Kabupaten Dogiyai Sebastianus Tebai. Sidang yang dilaksanakan di Kantor KPU Provinsi Papua, Kota Jayapura, pada Senin (8/5/2023) ini digelar untuk mendengarkan dan menggali keterangan dari para Pihak Terkait maupun

Ratna Dewi: Sanksi DKPP Untuk Jaga Kepercayaan Masyarakat

Banjarabaru, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo menyebutkan bahwa tujuan dari pemeriksaan perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) yang dilakukan DKPP adalah untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Pemilu. Hal ini disampaikan Ratna Dewi Pettalolo saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Kelembagaan Evaluasi Hasil Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan

Raka Sandi: Jadikan Peraturan DKPP Sebagai Bahan Hukum Seleksi

Jakarta, DKPP – Tim seleksi rekrutmen penyelenggara pemilu seyogyanya menjadikan Peraturan DKPP sebagai salah satu rujukan atau bahan hukum dalam proses seleksi, baik itu seleksi KPU ataupun Bawaslu. Demikian disampaikan oleh Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, saat memberikan materi dalam kegiatan Pembekalan Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu/ Panwaslih

Terbukti Terima Uang 18 Juta Rupiah, DKPP Berhentikan Ketua dan Anggota KIP Nagan Raya

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Muhammad Yasin (Ketua KIP Kabupaten Nagan Raya) dan Syahrul Iman (Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya). Keduanya terbukti melakukan pelanggaran kode etik berat dalam dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 31-PKE-DKPP/II/2023. Sanksi dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak enam perkara

Sidangkan Perkara Non Tahapan, Raka Sandi: Demi Kejelasan dan Kepastian Aduan Dugaan Pelanggaran KEPP  

Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengungkap DKPP menerima banyak aduan non tahapan. Aduan ini terkait dengan perilaku, etika, dan moral penyelenggara Pemilu. Demikian disampaikan I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dalam Rapat Koordinasi Daerah Pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2023 Lingkup KPU Provinsi dan

Anggota KPU Maluku Barat Daya Minta Diberhentikan DKPP Karena Daftar Sebagai Bacaleg

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 55-PKE-DKPP/III/2023 pada Jumat (14/4/2023). Perkara ini diadukan oleh Jemris Ph. Yonas. Ia mengadukan Anggota KPU Kabupaten Maluku Barat Daya Jacob Alupaty Demny. Jacob Alupaty Demny didalilkan telah mendaftarkan diri sebagai anggota partai politik dan

Ketua KIP Langsa Bantah Berhentikan Ketua PPK Secara Sepihak

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 56-PKE-DKPP/III/2023 pada Jumat (14/4/2023). Perkara ini diadukan oleh Azhar yang memberi kuasa kepada Chairul, Zakaria, Irfansyah, Deni Kurniadi, dan Mustafa Kamal. Azhar mengadukan T. Faisal (Ketua KIP Kota Langsa), Mulqan Afrizan, M. Hendri, Fajar