Palu, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo mengingatkan agar setiap penyelenggara Pemilu tidak boleh main-main dalam menegakkan hukum atau aturan dalam melaksanakan tahapan Pemilu. Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber pada kegiatan fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah,
Makassar, DKPP – Penyelenggara Pemilu adalah sebuah profesi yang bertugas mewujudkan Pemilu sebagai cerminan dari demokrasi itu sendiri. Untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas, berintegritas, dan demokratis, penyelenggara Pemilu dipandang harus memiliki kemandirian sehingga dalam membuat kebijakan tidak dapat diintervensi atau ditekan oleh pihak lain. Demikian disampaikan oleh Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi
Makassar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyandingkan Berita Acara verifikasi faktual (verfak) partai politik perbaikan dalam sidang pemeriksaan dugaan pelangggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 71-PKE-DKPP/IV/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Kota Makassar, Senin (22/5/2023). Berita Acara (BA) yang disandingkan adalah BA rekapitulasi hasil verfak partai politik tingkat
Bandung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Majalengka atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung pada Senin (22/5/2023). Agus Syuhada, Cecep Jamaksari, Sarkan, Elih Solehah Fatimah, dan Kurniasih (masing-masing Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Majalengka) sebagai Teradu I sampai
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 64-PKE-DKPP/IV/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate, Rabu (24/5/2023) pukul 10.00 WIT. Perkara ini diadukan oleh Lukman Wangko, Murjat Hi. Untung, dan Seni Soamole (masing-masing adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pulau
Jambi, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 69-PKE-DKPP/IV/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Jambi, Kota Jambi, pada Senin (22/5/2023). Pengadu dalam perkara ini adalah Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jambi Subhan, Apnizal, Ahdiyenti, Nur Kholik dan Suparmin yang mengadukan Anggota KPU Kota
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Senin (22/5/2023) pukul 10.00 WIB. Perkara nomor 60-PKE-DKPP/IV/2023 diadukan Singgih Prabowo, perkara nomor 62-PKE-DKPP/IV/2023 diadukan Yulia Setiawan, dan perkara nomor 63-PKE-DKPP/IV/2023 diadukan Ina Raina. Teradu dalam tiga perkara
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 69-PKE-DKPP/IV/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Jambi, Kota Jambi, pada Senin (22/5/2023) pukul 09.00 WIB. Pengadu dalam perkara ini adalah Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jambi Subhan, Apnizal, Ahdiyenti, Nur Kholik dan Suparmin yang
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 71-PKE-DKPP/IV/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Kota Makassar, pada Senin (22/5/2023) pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh tiga orang, yaitu Samsang, Alfina Mustafainah, dan Abd. Rahman. Ketiganya memberikan kuasa kepada
Bukittinggi, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo menegaskan setiap penyelenggara Pemilu penting untuk melakukan tindakan pencegahan agar mengurangi potensi pelanggaran yang dilakukan peserta, pemilih, atau penyelengara Pemilu. Penegasan ini disampaikan oleh Ratna Dewi dalam kegiatan Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi