Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo menyampaikan bahwa demokrasi tidak akan berjalan tanpa ada keterwakilan dari perempuan. Partisipasi perempuan ini seharusnya bisa terus didorong dan disosialisasikan dari mulai tingkat pusat hingga ke desa. Hal ini disampaikan Ratna Dewi Pettalolo dalam Webinar Nasional Keterwakilan 30% Perempuan dalam Pemilu yang diselenggarakan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 86-PKE-DKPP/VI/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Rabu (26/7/2023) pukul 10.00 WIB. Pengadu dalam perkara Kalvinus Tafonao mengadukan Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan Repa Duha beserta empat Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memulihkan nama baik Ketua KPU Kota Sorong Roberth B. Yumame dan Ketua Bawaslu Kota Sorong Muhammad Nasir Sukunwatan. Putusan ini dibacakan dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (24/7/2023). “Merehabilitasi nama baik Teradu I Roberth B. Yumame
Bandung, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 88-PKE-DKPP/V/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat (21/7/2023). Perkara ini diadukan Cecep Supriatna, bakal calon DPRD Kabupaten Bandung dari Partai Hanura pada Pemilu tahun 2024. Ia mengadukan Ketua KPU Kabupaten Bandung Agus
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Anggota Panwascam Sindangbarang, Kabupaten Cianjur, bernama Taufik Iskandar. Sanksi ini dibacakan dalam sidang pembacaan putusan di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Kamis (20/7/2023). Taufik Iskandar berstatus sebagai Teradu VI pada perkara Nomor 74-PKE-DKPP/V/2023 yang diadukan oleh Acep Ali yang memberikan kuasa kepada Sopirmas.
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 88-PKE-DKPP/V/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, pada Jumat (21/7/2023) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Cecep Supriatna. Ia mengadukan Ketua KPU Kabupaten Bandung Agus Baroya. Agus Baroya didalilkan tidak
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua, Anggota, dan Sekretaris KPU Kabupaten Simalungun atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 87-PKE-DKPP/VI/2023 yang diadukan Buyung Tanjung. Buyung Tanjung mengadukan Raja Ahab Damanik, Fatimah Yanti Sinaga, Puji Rahmad Harahap, Ramadhani Sari Isni Damanik, dan Salman Abror (masing-masing sebagai Ketua dan Anggota
Bandung, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengatakan, DKPP hanya bisa menangani dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) jika dugaan pelanggaran tersebut diadukan ke DKPP. Pengaduan dari masyarakat tetap diperlukan meskipun terdapat dugaan pelanggaran KEPP yang dilakukan jajaran KPU atau Bawaslu yang sudah diketahui khalayak ramai atau viral. “DKPP tidak
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) J. Kristiadi mengungkapkan bahwa DKPP akan terus melakukan sosialisasi pendidikan etik terhadap seluruh penyelenggara pemilu. Pernyataan tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam webinar Pemantapan Koordinasi Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Dirjen Polpum Kemendagri, Selasa (18/7/2023). “DKPP sangat fokus pada (sosialisasi,red.) etika, karena ini
Tangerang, DKPP – Menghadapi pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024 yang sangat berat, penyelenggara diimbau besinergi dalam menaati peraturan dan regulasi kepemiluan. Ada dua Pemilu bakal digelar hampir bersamaan yakni Pemilu nasional pada 14 Februari 2024 beririsan dengan Pemilu kepala daerah (Pilkada) pada 27 November 2024. Demikian disampaikan Anggota DKPP Muhammad Tio Aliansyah saat menjadi narasumber