Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 103-PKE-DKPP/VIII/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate, pada Rabu (23/8/2023) pukul 10.00 WIT. Perkara ini diadukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan Asman Jamel, Kahar Yasim, dan Rais Kahar. Mereka
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Anggota KPU Kabupaten Simalungun Fatimah Yanti Sinaga dan Sekretaris KPU Kabupaten Simalungun Elmi Handayani Harahap. Sanksi dibacakan dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) sebanyak dua perkara yang diselenggarakan di Ruang Sidang DKPP Jakarta, pada Senin (21/8/2023). Fatimah Yanti
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo mengimbau pengawas Pemilu untuk berhati-hati dalam berkomunikasi dengan peserta Pemilu serta masyarakat. Imbauan tersebut disampaikan dalam pembekalan bagi 1.914 Anggota Bawaslu Periode 2023 – 2028 dari 514 kabupaten/kota yang dilantik di Jakarta Barat pada Jumat (19/8/2023) malam. “Komunikasi dengan peserta Pemilu, pemilih atau
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan memeriksa empat Anggota KPU Kabupaten Karawang dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 98-PKE-DKPP/VII/2023 yang akan dilaksanakan di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Senin (21/8/2023). Empat Anggota KPU Kabupaten Karawang tersebut adalah Ikshan Indra Putra, Ikmal Maulana, Mulyana, dan
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 92-PKE-DKPP/VII/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Kota Jayapura, Jumat (18/8/2023). Perkara ini diadukan Diana Dorthea Simbiak, Zandra Mambrasar, dan Adam Arisoi (masing-masing sebagai Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua). Ketiganya mengadukan Markus Duwith (Anggota KPU
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad Tio Aliansyah mengungkapkan, masa penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) adalah salah satu tahapan Pemilu yang sangat berpotensi mengakibatkan banyaknya aduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) yang diterima DKPP. Menurutnya, data DKPP menunjukkan bahwa aduan yang diterima DKPP terkait tahapan penetapan DCT dalam setiap
Jakarta, DKPP – Netralitas penyelenggara pemilu di daerah provinsi dan kabupaten/kota perlu terus ditingkatkan. Menurut Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad Tio Aliansyah, menjadi penyelenggara pemilu itu bukan cuma harus netral, tetapi juga harus taat kepada hukum, dan penyelenggara juga diikat oleh etika. Tio Aliansyah yang didampingi Sekretaris DKPP David Yama menjelaskan soal ini
Jakarta, DKPP – Ketua DKPP Heddy Lugito mengikuti kegiatan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2023 serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Komplek DPR/DPD/MPR, Jakarta, Rabu (16/8/2023). Dalam kegiatan tersebut, Heddy tampak duduk berdampingan Ketua KPU Hasyim Asy’ari, Panglima TNI Laksamanan Yudo Margono, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 92-PKE-DKPP/VII/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Kota Jayapura, pada Jumat (18/8/2023) pukul 09.00 WIT. Perkara ini diadukan oleh Ketua KPU Provinsi Papua Diana Dorthea Simbiak dan dua Anggota KPU Provinsi Papua Zandra Mambrasar dan
Denpasar, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) I Dewa Kade Wiarasa Raka Sandi mengungkapkan setidaknya ada lima prinsip yang harus dipenuhi agar Pemilu bisa dikategorikan demokratis. Prinsip pertama yaitu terpenuhinya asas Pemilu yang meliputi langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Demikian disampaikan I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dalam rapat Koordinasi Penguatan