Bandung, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengingatkan jajaran KPU dan Bawaslu di seluruh Indonesia agar bekerja dengan cermat dan smart. Heddy menyebut bahwa segala keterbatasan dan kekurangan yang dihadapi oleh KPU maupun Bawaslu tidak dapat jadi alasan untuk menjadi pembenaran jika terdapat kinerja yang kurang optimal. “Yang penting (KPU dan
Jakarta, DKPP – Profesi sebagai penyelenggara Pemilu mendapatkan posisi terhormat dalam sistem demokrasi di Indonesia. Baik itu penyelenggara Pemilu di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, hingga penyelenggara adhoc. Demikian disampaikan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dalam Pembukaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Dalam menghadapi Pemilu Tahun
Banjarbaru, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengapresiasi KPU yang telah memberikan ruang-ruang perbaikan pasca pengumuman daftar calon sementara (DCS) bakal calon anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Apresiasi tersebut disampaikan Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo dalam Rapat Koordinasi Pemetaan Permasalahan Hukum (Gelombang I) di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan,
Bandung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan tiga Anggota KPU Kabupaten Karawang dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 98-PKE-DKPP/VII/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Senin (21/8/2023). Ketua dan tiga Anggota KPU Kabupaten Karawang tersebut adalah Ikshan Indra Putra, Ikmal Maulana, Mulyana, dan
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 103-PKE-DKPP/VIII/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate, pada Rabu (23/8/2023) pukul 10.00 WIT. Perkara ini diadukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan Asman Jamel, Kahar Yasim, dan Rais Kahar. Mereka
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Anggota KPU Kabupaten Simalungun Fatimah Yanti Sinaga dan Sekretaris KPU Kabupaten Simalungun Elmi Handayani Harahap. Sanksi dibacakan dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) sebanyak dua perkara yang diselenggarakan di Ruang Sidang DKPP Jakarta, pada Senin (21/8/2023). Fatimah Yanti
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo mengimbau pengawas Pemilu untuk berhati-hati dalam berkomunikasi dengan peserta Pemilu serta masyarakat. Imbauan tersebut disampaikan dalam pembekalan bagi 1.914 Anggota Bawaslu Periode 2023 – 2028 dari 514 kabupaten/kota yang dilantik di Jakarta Barat pada Jumat (19/8/2023) malam. “Komunikasi dengan peserta Pemilu, pemilih atau
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan memeriksa empat Anggota KPU Kabupaten Karawang dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 98-PKE-DKPP/VII/2023 yang akan dilaksanakan di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Senin (21/8/2023). Empat Anggota KPU Kabupaten Karawang tersebut adalah Ikshan Indra Putra, Ikmal Maulana, Mulyana, dan
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 92-PKE-DKPP/VII/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Kota Jayapura, Jumat (18/8/2023). Perkara ini diadukan Diana Dorthea Simbiak, Zandra Mambrasar, dan Adam Arisoi (masing-masing sebagai Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua). Ketiganya mengadukan Markus Duwith (Anggota KPU
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad Tio Aliansyah mengungkapkan, masa penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) adalah salah satu tahapan Pemilu yang sangat berpotensi mengakibatkan banyaknya aduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) yang diterima DKPP. Menurutnya, data DKPP menunjukkan bahwa aduan yang diterima DKPP terkait tahapan penetapan DCT dalam setiap