DKPP Akan Periksa Ketua dan Anggota KPU Kota Palembang Pada 21 Desember 2022

Rilis Pers

Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) secara virtual perkara Nomor 44-PKE-DKPP/XII/2022, Rabu (21/12/2022) pukul 10.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Dewi Ratih Anggraini. Ia mengadukan Syawaludin, Kurniawan, Munawwaroh, Muhammad Joni, dan Kurniawan selaku Ketua dan Anggota KPU Kota Palembang sebagai Teradu I

Diduga Bocorkan Soal dan Jawaban Tes Panwascam, DKPP Periksa Ketua dan Anggota Bawaslu Kab. Banyuwangi

Aktivitas

Surabaya, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 40-PKE-DKPP/XII/2022 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Senin (19/12/2022). Perkara ini diadukan oleh Bambang Effendi dan Bambang Ariyantoko. Keduanya mengadukan Hamim, Adrianus Yansen Pale, Anang Lukman Afandi, Joyo Hadi Kusumo, dan Aksan Mustofa

DKPP Terima Audiensi DPRD Kab.Tanah Datar dan Prov. Bangka Belitung

Aktivitas

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima audiensi DPRD Kabupaten Tanah Datar dan DPRD Provinsi Bangka Belitung, di Gedung DKPP Jakarta, Senin (19/12/2020). Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar, Rony Mulyadi mengatakan Audiensi ini dimaksudkan untuk mendapatkan ilmu kepemiluan dari DKPP sebagai persiapan mengikuti Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 mendatang. “Tujuan audiensi ini adalah

DKPP Akan Periksa Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Utara Pada 20 Desember 2022

Rilis Pers

Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) secara virtual perkara nomor 37-PKE-DKPP/XII/2022, Selasa (20/12/2022) pukul 10.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Nuri Muliana. Ia mengadukan Adi Purmanto, Muhidin Malik, dan Deni Hartawan selaku Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Utara sebagai Teradu I,

DKPP Akan Periksa Ketua dan Anggota Bawaslu Kab. Banyuwangi Pada 19 Desember 2022

Rilis Pers

Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 40-PKE-DKPP/XII/2022 pada Senin (19/12/2022) di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, pukul 10.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Bambang Efendi dan Bambang Ariyantoko. Keduanya mengadukan Ketua dan empat Anggota Bawaslu Kabupaten Banyuwangi,

Ratna Dewi Pettalolo Ajak Perempuan Tolak Politik Uang 

Aktivitas

Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ratna Dewi Pettalolo mengajak kaum perempuan menolak politik uang pada Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang akan datang. Perempuan memiliki posisi lemah manakala dihadapkan dengan politik uang yang terus menggerus kualitas pemilu dan demokrasi di Indonesia. Di sisi lain, ruang perempuan untuk berkiprah di dunia

DKPP Apresiasi Peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu

Aktivitas

DKPP, Jakarta – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengapresiasi upaya Bawaslu memitigasi kerawanan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dengan meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi berharap IKP menjadi rujukan bagi penyelenggara dalam mengambil kebijakan strategis untuk mencegah terjadinya pelanggaran pada pemilu mendatang. Hal itu disampaikan I Dewa Kade

Heddy Lugito Berharap Sedikit Aduan Pada Pemilu 2024

Aktivitas

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito berharap DKPP tidak menerima banyak aduan dalam tahapan Pemilu 2024. Demikian disampaikan Heddy saat menjadi bintang tamu dalam program Obrolan Malam Fristian, yang tayang di stasiun televisi BTV, Kamis (15/12/2022) malam. Heddy mengatakan, dalam Pemilu 2024 akan menghadirkan banyak hal baru, mulai dari pasangan

DKPP Berikan Sanksi Pemberhentian Dari Jabatan Kepada Bendahara Bawaslu Kab. Bolaang Mongondow Selatan

Rilis Pers

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian dari Jabatan kepada Misda Mohune selaku Bendahara Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) nomor 33-PKE-DKPP/X/2022. Selain sanksi Pemberhentian dari Jabatan, Misda Mohune juga dikembalikan ke instansi asalnya. Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak tiga