Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Prof. Muhammad menegaskan DKPP siap menghadapi tahapan pelaksanaan Pemilu 2024. Kesiapan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Menteri Dalam Negeri, KPU, dan Bawaslu di Gedung Nusantara Jakarta, Rabu (13/4/2022). DKPP tidak ragu untuk bersinergi dengan semua penyelenggara pemilu dan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Staf Pegawai Non Pegawai Negeri (PPNPN) Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, Fredikus Famalua Sarumaha, dalam sidang pembacaan putusan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta, pada Rabu (13/4/2022). “Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu III Fredikus Famalua
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 16-PKE-DKPP/III/2022 pada Kamis (14/4/2022) pukul 13.00 WIT. Perkara ini diadukan oleh Yorim Endama, Sergius Christian Bomol, dan Sony Silak selaku Pengadu. Para Pengadu mengadukan Yehemia Walianggen, Hestevina Kawer, Oknil Kirakla, Zeth Kambu, dan
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Prof. Muhammad berpesan kepada Anggota KPU dan Bawaslu periode 2022 – 2027 agar etika menjadi kebutuhan dasar sebagai penyelenggara pemilu. Dengan berpegang teguh kepada etika, penyelenggara tidak akan takut kepada DKPP dan siap dikritik oleh masyarakat, pegiat pemilu, media massa, dan lainnya. Pesan tersebut disampaikan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu dengan agenda pembacaan putusan terhadap satu perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta, pada Rabu (13/4/2022) pukul 09.30 WIB. Perkara yang akan dibacakan putusannya adalah perkara nomor 14-PKE-DKPP/II/2022 dengan empat Teradu, yaitu
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menginisiasi forum tripartit dengan KPU dan Bawaslu di Jakarta, Rabu (6/4/2022). Dalam kesempatan tersebut, Ketua dan Anggota DKPP hadir lengkap, yaitu Prof. Muhammad, Dr. Alfitra Salamm, Prof. Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, S.IP., M.IP., dan Dr. Ida Budhiati. Kelima nama tersebut juga didampingi oleh Sekretaris DKPP, Yudia Ramli.
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) serius menyelesaikan persoalan daftar pemilih menjelang pemilu dan pilkada serentak 2024. Penyelesaian persoalan daftar pemilih dimulai dengan mempertajam daftar inventaris masalah (DIM). Dengan demikian akan mempersempit potensi pengulangan persoalan pada pemilu yang akan datang. Hal tersebut disampaikan Prof. Muhammad
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merehabilitasi nama baik Ketua KPU Kabupaten Kampar, Maria Aribeni, dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (6/4/2022). Maria Aribeni merupakan Teradu dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu perkara nomor 15-PKE-DKPP/III/2022. “Merehabilitasi nama baik Teradu, Maria Aribeni, selaku
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Muhammad, menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara Komplek DPR/DPD/MPR, Jakarta, Selasa (5/4/2022). Dalam RDP ini, Muhammad memaparkan tentang kinerja DKPP pada tahun 2021. Menurutnya, DKPP memiliki empat arah kebijakan pada tahun lalu. Pertama adalah terkait peningkatan pemahaman kode
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu dengan agenda pembacaan putusan terhadap satu perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta Pusat, pada Rabu (6/4/2022) pukul 09.30 WIB. Perkara yang akan dibacakan putusannya ini adalah perkara nomor 15-PKE-DKPP/III/2022 dengan Ketua KPU