Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada tiga penyelenggara pemilu dalam sidang pembacaan putusan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (16/2/2022). Tiga penyelenggara pemilu yang mendapatkan sanksi tersebut adalah Anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya, Sanusi; Anggota KPU Kabupaten Mahakam Ulu, Andreas Arinda
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Sanusi selaku Anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya dalam perkara nomor 05-PKE-DKPP/I/2022. Teradu (Sanusi) terbukti melanggar prinsip tertib, profesional, dan membuat kegaduhan sosial. Tindakan yang dilakukan oleh Teradu mencederai kepercayaan publik dan merendahkan marwah dan kehormatan penyelenggara pemilu. “Berdasarkan fakta persidangan dan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Anggota KPU Kabupaten Mahakam Ulu, Andreas Arinda Anantha Kusuma. Sanksi ini dijatuhkan dalam sidang pembacaan putusan di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (16/2/2022). Andreas merupakan Teradu dalam perkara nomor 07-PKE-DKPP/I/2022 yang disidangkan DKPP pada 31 Januari 2022. “Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap
Jakarta, DKPP – Terbukti melanggar kode etik, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Anggota Bawaslu Kabupaten Kerinci, Mohd. Taufik Harun dalam perkara nomor 02-PKE-DKPP/I/2022. Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak tiga perkara yang diselenggarakan di Ruang Sidang Utama DKPP pada Rabu (16/2/2022) pagi. “Menjatuhkan saksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu