Jakarta, DKPP – Pimpinan periode Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2022-2027 menerima 89 aduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) sejak dilantik 7 September sampai dengan 30 Desember 2022. Ketua DKPP Heddy Lugito menegaskan, tidak mengabaikan satu pun aduan yang masuk ke DKPP. Aduan diproses secara cepat dengan mengedepankan keakuratan dan ketelitian dalam
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito dan Anggota DKPP M. Tio Aliansyah menghadiri kegiatan penyampaian Catatan Akhir Tahun 2022 KPU, Menyongsong Pemilu Tahun 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (29/12/2022). Kegiatan ini juga dibarengi dengan penandatanganan nota kesepahaman antara KPU dengan tiga organisasi profesi keilmuan dan Polri. Tiga organisasi tersebut
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa enam penyelenggara pemilu Bawaslu Kabupaten Lebak dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) yang diadakan secara virtual pada Rabu (28/12/2022). Lima dari enam penyelenggara pemilu tersebut adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lebak, yaitu Odong Hudori, Ade Jukroni, Deni Wahyudin, Asep Saepudin, dan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan dua Anggota Bawaslu Kota Gunungsitoli dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) yang diadakan secara virtual pada pada Selasa (27/12/2022). Ketua dan dua Anggota Bawaslu Kota Gunungsitoli tersebut adalah Endra Amri Polem, Nur Alia Lase, dan Goozisokhi Zega. Ketiganya secara berurutan
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan memeriksa enam penyelenggara pemilu Bawaslu Kabupaten Lebak dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) yang diadakan secara virtual pada Rabu (28/12/2022) pukul 10.00 WIB. Lima dari enam penyelenggara pemilu tersebut adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lebak, yaitu Odong Hudori, Ade Jurkoni, Deni
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 43-PKE-DKPP/XII/2022 pada Selasa (27/12/2022). Perkara ini diadukan Irfan Arifin yang memberikan kuasa kepada Ikhwan Taufik. Ia mengadukan Akbar Kusharyanto, Nurbaeni, dan Wiwoho Kertato (Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Tegal) sebagai Teradu I sampai III.
Jakarta, DKPP – Politik identitas masih menjadi ancaman pada Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. Oleh karenanya, politik identitas perlu mendapatkan perhatian serius dari seluruh stakeholder kepemiluan. Hal tersebut disampaikan Anggota DKPP, J. Kristiadi dalam webinar Sosialisasi Indeks Kerawanan Pemilu Tahun 2024 yang diselenggarakan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Selasa (27/12/2022). “Politik
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 43-PKE-DKPP/XII/2022 secara virtual, pada Selasa (27/12/2022) pukul 10.00 WIB. Perkara ini diadukan Irfan Arifin yang memberikan kuasa kepada Ikhwan Taufik. Ia mengadukan Akbar Kusharyanto, Nurbaeni, dan Wiwoho Kertato (Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Tegal)
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 41-PKE-DKPP/XII/2022 secara virtual, pada Selasa (27/12/2022) pukul 13.00 WIB. Perkara ini diadukan Martinus Gea dan Pieter Sanjayaputra Telaumbanua. Keduanya mengadukan Endra Amri Polem, Nur Alia Lase, dan Goozisokhi Zega (Ketua dan Anggota Bawaslu Kota
Jakarta, DKPP – Dua Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ratna Dewi Pettalolo dan I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menghadiri acara penentuan sampel dalam verifikasi faktual keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Minggu (25/12/2022). Sampel partai politik yang dimaksud adalah Partai Ummat sebagai tindak lanjut kesepakatan antara KPU