DKPP Berikan Sanksi Pemberhentian Tetap Kepada Dua Penyelenggara Pemilu

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada dua penyelenggara pemilu. Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak 12 perkara di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta, Rabu (23/6/2021) pukul 09.30 WIB. “Menjatuhkan sanksi Pemberhentian tetap kepada Teradu Susanto Mamonto selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sejak putusan

DKPP Berhentikan Tetap Ketua KIP Aceh Tengah

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Ketua KIP Kabupaten Aceh Tengah, Yunadi Harun Rasyid, dalam sidang pembacaan putusan kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta, Rabu (23/6/2021). Yunadi berstatus sebagai Teradu dalam perkara nomor 131-PKE-DKPP/IV/2021 yang diadukan oleh Anwar melalui kuasanya, Wajadal Muna.

DKPP Berhentikan Tetap Anggota Bawaslu Bolaang Mongondow Timur

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Anggota Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Bawaslu Bolmongtim), Susanto Mamonto dalam sidang pembacaan putusan kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta, Rabu (23/6/2021). “Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Susanto Mamonto selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow

DKPP Akan Bacakan Putusan 12 Perkara Pada 23 Juni 2021

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu dengan agenda pembacaan putusan terhadap 12 perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta Pusat, pada Rabu (23/6/2021) pukul 09.30 WIB. Plt. Sekretaris DKPP, Yudia Ramli mengatakan semua perkara yang akan diputus telah diperiksa

DKPP Periksa Lima Penyelenggara Pemilu Kab. Teluk Wondama

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar dua sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 127-PKE-DKPP/IV/2021 dan 128-PKE-DKPP/IV/2021 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (21/6/2021) pukul 13.00 WIB. Kedua perkara ini disidangkan untuk memeriksa lima penyelenggara pemilu Kabupaten Teluk Wondama, masing-masing tiga orang dari KPU Kabupaten Teluk Wondama

SENIN 21 JUNI 2021, DKPP AKAN PERIKSA KPU DAN BAWASLU KAB. TELUK WONDAMA

Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar dua sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 127-PKE-DKPP/IV/2021 dan 128-PKE-DKPP/IV/2021 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (21/6/2021) pukul 13.00 WIB. Dua perkara ini diadukan oleh Robert Gayus Baibaba . Teradu perkara nomor 127-PKE-DKPP/IV/2021 adalah Ketua dan Anggota KPU Kab.

Prof Muhammad: Integritas Akan Selamatkan Kita

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad berpesan agar seluruh penyelenggara pemilu tetap mengedepankan integritas dalam melaksanakan tugasnya. Pesan ini disampaikannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan “Pembinaan Penegakan Kode Etik Pengawas Pemilu” di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Jakarta, Jumat (18/6/2021). Menurut Muhammad, integritas adalah modal utama bagi penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu,

DKPP Periksa Sepuluh Penyelenggara Pemilu Provinsi Bali

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan virtual dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor  125-PKE-DKPP/IV/2021 di Ruang Sidang DKPP pada Jumat (18/6/2021) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Ketut Adi Gunawan. Pengadu mengadukan I Dewa Agung Lidartawan, Anak Agung Gede Raka Nakula, I Gede John Darmawan, I

DKPP Periksa Delapan Penyelenggara Pemilu Kabupaten Samosir Terkait Syarat Paslon

Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 132-PKE-DKPP/IV/2021 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Kamis (17/6/2021) pukul 13.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Rapidin Simbolon dan Juang Sinaga melalui kuasanya Yanuar P. Wasesa, dkk. Pengadu melaporkan delapan penyelenggara pemilu Kabupaten Samosir, yang

Prof. Muhammad: Perbedaan Tafsir UU Pemilu Harus Selesai di Dapur KPU dan Bawaslu

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad meminta KPU dan Bawaslu segera mengidentifikasi pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berpotensi multitafsir. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi payung hukum pelaksanaan pemilu serentak nasional 2024 yang meliputi pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu legislatif, dan pemilu