Jakarta, DKPP – Peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) selama Sembilan tahun mengawal dan menegakkan integritas penyelenggara pemilu mendapat apresiasi dari banyak pihak. Salah satunya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Tidak hanya integritas, DKPP juga telah berhasil mengawal dan menjaga kemandirian serta profesionalitas penyelenggara pemilu. Apresiasi tersebut disampaikan Ketua Bawaslu RI, Abhan dalam acara Syukuran
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Syukuran HUT ke-9 DKPP secara luring dan daring, Senin (14/6/2021) siang. Acara ini berlangsung secara sederhana dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat. Syukuran HUT ke-9 DKPP mengambil tema Sembilan Tahun DKPP Berkontribusi Bagi Terwujudnya Demokrasi, Keadilan Bermartabat, dan Pemilu Berintegritas. Plt. Sekretaris DKPP, Yudia
Jakarta, DKPP –Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Pada 12 Juni 2021, DKPP telah berusia 9 (sembilan) tahun. Sejak tahun 2012 hingga 2021, DKPP telah memutus sebanyak 1.873 perkara dan memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu dengan rincian: Rehabilitasi 4.005 orang; Teguran Tertulis (Peringatan) 2.518 orang; Pemberhentian
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 130-PKE-DKPP/IV/2021 di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta, Jumat (11/6/2021) pukul 13.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Stevanus Y. A. Sokoy, Charles Burry Dikibak, Jefry Wanares, dan Kadir Salwey. Mereka mengadukan enam penyelenggara pemilu
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 130-PKE-DKPP/IV/2021, pada Jumat (11/6/2021) pukul 13.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Stevanus Y. A. Sokoy, Charles Burry Dikibak, Jefry Wanares, dan Kadir Salwey. Ia mengadukan Ilham Saputra, Arief Budiman (Ketua dan Anggota
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu dengan agenda pembacaan putusan terhadap sepuluh perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta Pusat, pada Rabu (9/6/2021) pukul 09.30 WIB. Dalam sidang ini, DKPP menjatuhkan tiga sanksi sekaligus kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang,
Jakarta, DKPP – Jumlah aduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pasca pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah daerah diprediksi akan mengalami lonjakan. Ketua DKPP, Prof. Muhammad mengatakan prediksi tersebut berkaca pada lonjakan aduan pasca digelarnya pilkada serentak di akhir tahun 2020 lalu. Hal itu disampaikan Muhammad dalam Rapat
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu dengan agenda pembacaan putusan terhadap sepuluh perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta Pusat, pada Rabu (9/6/2021) pukul 09.30 WIB. Plt. Sekretaris DKPP, Yudia Ramli mengatakan semua perkara yang akan diputus telah diperiksa
Yogyakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan satu-satunya lembaga peradilan etik yang menyiarkan jalannya persidangan secara langsung atau live streaming. Sidang pemeriksaan maupun pembacaan putusan disiarkan di sejumlah platform media sosial (medsos) DKPP, antara lain Facebook dan Youtube. Hal tersebut disampaikan Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm dalam Talk Show Pemahaman Kode Etik Penyelenggara
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menggelar sidang dengan agenda pembacaan putusan terhadap delapan perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta, Rabu (2/6/2021). Dalam sidang ini, DKPP menjatuhkan sanksi Peringatan kepada 22 penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar KEPP. Sementara, terdapat 13 penyelenggara pemilu yang dipulihkan nama