Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan kembali memeriksa Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nias dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) pada Jumat (3/7/2020), pukul 13.00 WIB. Sidang kedua perkara nomor 51-PKE-DKPP/IV/2020 ini diadukan Fajar Waruwu dan Peringatan Zebua (bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2020)
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) dengan perkara nomor 62-PKE-DKPP/VI/2020 pada Kamis (2/7/2020) pukul 09.00 WIB. Perkara nomor pengaduan 66-P/L-DKPP/VI/2020 ini diadukan Yason Wisapla. Dia mengadukan anggota KPU Kabupaten Yahukimo, yakni Melinus Soo dan Yesaya Magayang sebagai Teradu I dan II, serta
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan memeriksa Anggota KPU Kota Gunungsitoli, Happy Suryani Harefa. Pemeriksaan dilaksanakan dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 61-PKE-DKPP/VI/2020 pada Kamis (2/7/2020), pukul 09.30 WIB. Perkara dengan nomor pengaduan 65-P/L-DKPP/V/2020 ini diadukan oleh Kariaman Zebua. Teradu (Happy Suryani Harefa) didalilkan telah melanggar kode
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 55-PKE-DKPP/V/2020 pada Kamis (2/7/2020) pukul 09.00 WIB. Perkara dengan nomor pengaduan 56-P/L-DKPP/V/2020 ini diadukan oleh Yesaya Dude sebagai Pengadu. Yesaya mengadukan Hasan Tomu, Marten Murafer, Meitty Ebta Rumandewai, dan Yulius Elond Awaki (Ketua dan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 60-PKE-DKPP/VI/2020 pada Rabu (1/7/2020), pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Emanuel Eka. Ia mengadukan enam penyelenggara pemilu, yang terdiri dari lima penyelenggara pemilu dari KPU RI dan seorang penyelenggara pemilu dari KPU
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa tujuh penyelenggara pemilu Kota Batam dalam sidang pemeriksaan perkara nomor 58-PKE-DKPP/VI/2020 pada Selasa (30/6/2020), pukul 10.00 WIB. Tujuh penyelenggara pemilu Kota Batam tersebut berstatus sebagai Teradu I sampai VII, antara lain Herrigen Agusti, William Seipattiratu, Martius, dan Jernih Millilyati Siregar (Ketua dan Anggota KPU Kota Batam),
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara, Prasetya Andhika Syah Putra dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 59-PKE-DKPP/VI/2020 pada Senin (29/6/2020), pukul 10.00 WIB. Berstatus sebagai Teradu, Prasetya diadukan oleh seorang bernama Usman karena diduga melakukan pemalsuan umur saat mendaftar sebagai
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan memeriksa tujuh (7) penyelenggara pemilu dari Kota Batam. Pemeriksaan digelar dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) pada Selasa (30/6/2020), pukul 10.00 WIB. Perkara dengan nomor 58-PKE-DKPP/VI/2020 ini diadukan oleh Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam, Zukriansyah dan Eka Anita Diana sebagai
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan memeriksa Anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara, Prasetya Andhika Syah Putra. Pemeriksaan ini akan berlangsung dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 59-PKE-DKPP/VI/2020 pada Senin (29/6/2020), pukul 10.00 WIB. Berstatus sebagai Teradu, Prasetya diadukan oleh Usman karena diduga melakukan pemalsuan umur
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad memaparkan rencana kerja DKPP Tahun 2021 dihadapan Komisi II DPR. Selain itu Ketua DKPP juga menjelaskan terkait anggaran DKPP untuk tahun 2021, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), DKPP dengan Komisi II DPR di Ruang Rapat Komisi II DPR, Gedung