Surabaya, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 244-PKE-DKPP/VIII/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kamis (5/9/2019). Perkara ini diadukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro, Muhammad Mashadi, yang memberikan kuasa kepada Dedik Agustono. Keduanya mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bojonegoro,
Surabaya, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa 10 penyelenggara Pemilu Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu untuk perkara nomor 258-PKE-DKPP/VIII/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kamis (5/9/2019). Sepuluh penyelenggara yang berstatus sebagai Teradu dalam perkara nomor 258-PKE-DKPP/VIII/2019 masing-masing terdiri dari lima komisioner
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu untuk perkara nomor: 237-PKE-DKPP/VIII/2019, pada Jumat (6/9/2019) pukul 09.00 WITA di KPU Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin. Perkara 237-PKE-DKPP/VIII/2019 diadukan oleh Adhariani yang merupakan seorang anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Ia mengadukan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan yakni, Azhar Ridhani.
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di Kota Jayapura, Provinsi Papua, yaitu nomor perkara 137-PKE-DKPP/VI/2019; 200-PKE-DKPP/VIII/2019; 201-PKE-DKPP/VIII/2019, 202-PKE-DKPP/VIII/2019 dan 260-PKE-DKPP/VIII/2019. Perkara nomor 137-PKE-DKPP/VIII/2019 diadukan oleh pertama Elinus Balinol Mom dan kedua Awenws Iminkawak. Pengadu mengadukan lima orang penyelenggara pemilu, Ketua dan Anggota KPU
Medan, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Prof. Muhammad menekankan pentingnya kode etik untuk semua Penyelenggara Pemilu. Hal ini disampaikannya ketika memberi sambutan dalam acara Sosialisasi Identifikasi Temuan Pemeriksaan BPK RI dan Persiapan Audit Tematik Pengawasan Pemilu Tahun 2019 di Kota Medan, Selasa (3/9/2019) malam. Menurutnya, sangat penting bagi Penyelenggara Pemilu untuk
Medan, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Prof. Muhammad, S.IP., M.Si menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Evaluasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) 2019 di Hotel Adimulia, Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa (3/9/2019). Acara tersebut diadakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dalam rangka evaluasi Sentra Gakkumdu 2019 se-Provinsi Sumatera Utara. Dalam kata sambutannya,
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggata pemilu untuk nomor perkara 248-PKE-DKPP/VIII/2019, Selasa (3/9/2019), di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan. Teradu dalam perkara tersebut adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Barat, yakni Julianus Gulo, Efik Riang Namurti Gulo, dan Hiskiel Daeli. Mereka diadukan oleh Famoni Waruwu
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan empat Anggota KPU Kabupaten Mamuju dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu (KEPP) pada Selasa (3/9/2019). Mereka adalah Hamdang Dangkang, Asriani, Ahmad Amran Nur, Hasdaris dan Muh. Rivai. Kelimanya diperiksa untuk dua perkara, yaitu 231-PKE-DKPP/VIII/2019 dan 251-PKE-DKPP/VIII/2019. Perkara 231-PKE-DKPP/VIII/2019 diadukan oleh Ahmadi.
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu untuk nomor perkara 225-PKE-DKPP/VIII/2019, Senin (2/9), dengan Teradu Pilipus Famazokhi Sarumaha, Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan. Ia diadukan oleh Suaizisiwa Duha Calon Legislatif (Caleg) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Berdasarkan dalil aduan Pengadu, Teradu diduga sengaja tidak memproses atau tidak menindaklanjuti
Jakarta, DKPP – Sepuluh penyelenggara Pemilu dari KPU Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) diperiksa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu (KEPP) pada Senin (2/9/2019). Mereka semua berstatus sebagai Teradu dalam perkara pelanggaran KEPP nomor 198-PKE-DKPP/VII/2019. 10 penyelenggara Pemilu tersebut terdiri dari lima komisioner dan lima staf