Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan delapan Putusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Ruang Sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat pada Rabu (25/9/2019). Sidang ini menyertakan 43 penyelenggara Pemilu yang menjadi Teradu dalam delapan perkara yang dibacakan,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk perkara nomor 266-PKE-DKPP/VIII/2019 pada Selasa (24/9/2019). Perkara ini diadukan oleh Anggota DPRD Kota Palopo, Oktovianus R. Ia mengadukan Ketua dan dua Anggota Bawaslu Kota Palopo, yaitu Asbudi Dwi Saputra, Sitti Aisyah dan Ahmad Ali. Ketiganya diadukan Oktovianus
Jakarta, DKPP -Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Prof. Muhammad menghadiri Peluncuran Pemilihan Umum Serentak 2020 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Senin (23/9/2019). Peluncuran tersebut mendandakan satu tahun jelang pencoblosan Pemilu Serentak 2020. Kegiatan yang digelar oleh KPU RI ini bertemakan “Konsolidasi Nasional: Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggata pemilu untuk nomor perkara 272-PKE-DKPP/VIII/2019, Jumat (20/9/2019). Sidang ini digelar melalui sambungan video yang menghubungkan antara Kantor KPU RI di Jakarta dan KPU Provinsi Jawa Tengah di Semarang. Teradu dalam perkara tersebut adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Surakarta, yakni Budi Wahyono,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk dua perkara pada Kamis (19/9/2019). Dua perkara tersebut adalah nomor 267-PKE-DKPP/VIII/2019 dan 268-PKE-DKPP/VIII/2019. Kedua perkara ini memiliki Teradu yang sama, yaitu Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Maluku Tengah. Nama-nama Teradu dalam dua perkara tersebut antara lain Abdussamad
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk perkara nomor 250-PKE-DKPP/VIII/2019 pada Selasa (17/9/2019). Perkara ini diadukan oleh seorang pengacara bernama Kasmanedi. Ia mengadukan Ketua dan dua Anggota Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, yaitu Emra Patria, Beldia Putra dan Aditya Pratama. Ketiganya diadukan terkait dengan dugaan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggata pemilu untuk nomor perkara 179-PKE-DKPP/VII/2019, Selasa (17/9/2019). Sebanyak enam Penyelenggara Pemilu Kabupaten Supiori diperiksa DKPP lantaran berstatus sebagai Teradu dalam perkara ini. Para Teradu adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Supiori yakni Buziri Ronald Korwa, Abner Krey, Paul Rumbekwan, Silvia Mundoni, dan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggata Pemilu untuk nomor perkara 265-PKE-DKPP/VIII/2019, Selasa (17/9/2019). Sidang ini digelar melalui sambungan video, yakni antara di Mabes Polri di Jakarta dan Mapolda Papua di Jayapura. Teradu dalam perkara tersebut adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Yahukimo, yakni Didimus Busup, Melinus Soo, dan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan dua Anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk perkara nomor 243-PKE-DKPP/VIII/2019 pada Selasa (17/9/2019). Ketua dan dua Anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman itu adalah Zulnaidi, Ory Sativa Syakban dan Dewi Aorora. Ketiganya berstatus sebagai Teradu dalam
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk perkara nomor 224-PKE-DKPP/VIII/2019 pada Selasa (17/9/2019). Perkara ini diadukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Bukittinggi, yaitu Ruzi Haryadi, Eri Vatria dan Asneliwati. Ketiganya mengadukan Ketua KPU Kota Bukittinggi, Benny Aziz. Dalam pokok aduannya, Ruzi menduga Benny telah