Mamuju, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ida Budhiati menyampaikan bahwa Pengadu harus terbuka saat menyampaikan identitas Pengadu dalam persidangan. Pasalnya, siapa saja bisa mengadukan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu ke lembaganya. Baik itu masyarakat, parpol, calon anggota legislatif, dan lain sebagainya. “Jadi legal standingnya itu bisa dilebih dipahami oleh majelis, dan
Mamuju, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu Nomor Perkara 124-PKE-DKPP/VI/2019 pada Jumat di kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, Jl. Pongtiku, Rimuku, Kec. Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat pada Jumat (12/7/2019) pukul 14.00 WITA. Pengadu: Andi Tahmid. Teradu: Syahran Ahmad, ketua KPU Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi
Surabaya, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Persiapan Teknis Sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Kota Surabaya, Jumat (12/7) pukul 20.00 WIB. Rakor ini digelar dalam rangka persiapan teknis untuk dua sidang yakni untuk perkara nomor 101-PKE-DKPP/V/2019 dan perkara nomor 102-PKE-DKPP/V/2019. Kedua sidang pemeriksaan tersebut rencananya akan dilaksanakan pada hari Sabtu dan
Palembang-DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Persiapan Sidang Pemeriksaan Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Hotel Wydnham, Kota Palembang pada Kamis (11/7). Rakor ini dibuka oleh anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm, yang didampingi oleh Unu Herlambang selaku Tenaga Ahli DKPP. Rakor mengundang Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, KPU Provinsi Sunatera Selatan, TPD
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyelenggarakan sosialisasi kode etik dengan tema “Integritas Pemilu untuk Integrasi Bangsa” di kawasan Taman Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (11/7/2019). Dalam acara ini, DKPP melakukan sosialisasi dengan bentuk kuis kepada masyarakat yang ada di kawasan tersebut. Selain itu, terdapat acara hiburan panggung musik dan street art yang dilakukan
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan kembali menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di Kota Palembang, Provinsi Smatera Selatan Jumat (12/7/2019). Sidang ini untuk empat perkara, yaitu nomor perkara 135-PKE-DKPP/V/2019; 147-PKE-DKPP/VI/2019; 155-PKE-DKPP/VI/2019 dan 156-PKE-DKPP/VI/2019. Perkara nomor 135-PKE-DKPP/V/2019 diadukan oleh Kawairus Efendy yang memberikan kuasanya kepada Hendri Dunan, Abdul Asri, Sunaryo, Muhammad
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI memeriksa Ketua Bawaslu RI, Abhan dan Ketua KPU RI, dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik di Ruang Sidang DKPP, lantai 5 Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (11/7/2019). Selain itu, hadir juga tiga Anggota KPU RI, yaitu Ilham Saputra, Viryan Azis dan Pramono Ubaid Tanthowi. Kelima
Pontianak, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan pelanggaran kode penyelenggara Pemilu perkara nomor 142-PKE-DKPP/IV/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Kamis (11/7/2019). Teradu dalam perkara ini adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kayong Utara, yaitu Khosen, Kosasih, dan Dahlia. Selain itu juga terdapat Staf Bawaslu Kabupaten Kayong Utara, Amrullah
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DPP) akan menggelar dua sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Sabtu (13/7) sidang pemeriksaan untuk nomor perkara 101-PKE-DKPP/V/2019 dan Minggu (14/7) untuk perkara nomor 102-PKE-DKPP/V/2019. Perkara nomor 101-PKE-DKPP/V/2019 diadukan oleh Ach. Supyadi, SH (advokat) Dia mengadukan empat penyelenggara Pemilu di
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menyelenggarakan sidang pembacaan putusan di Ruang Sidang DKPP, lantai 5 Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Rabu (10/7/2019). Terdapat 16 perkara yang dibacakan putusannya dalam sidang ini. 16 perkara yang dibacakan putusannya ini melibatkan 67 Teradu, di antaranya adalah Ketua dan Anggota KPU RI; Ketua KPU Provinsi Papua;