Prof Teguh: Tak Hanya Soal Teknis, Pemilu Harus Miliki Filsafat Yang Kuat

Aktivitas

Kendari, DKPP – Semua elemen masyarakat Indonesia, termasuk kalangan akademisi di lingkungan kampus, harus meyakini bahwa pelaksanaan Pemilu perlu dilandasi filsafat atau dasar yang kuat. Demikian disampaikan oleh Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof Teguh Prasetyo ketika memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Persiapan Teknis (Rakornis) Sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Hotel Claro, Kendari,

Penyelenggara Pemilu Dituntut Memahami Peraturan

Aktivitas

GORONTALO, – Ketua DKPP RI Harjono menyampaikan apresiasinya yang tinggi terhadap penyelenggara Pemilu baik anggota KPU maupun Bawaslu. “Mereka telah mengorbankan kebebasannya karena mereka tidak lagi bisa berserikat dan berkumpul,” katanya pada acara Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas Pengawas Pemilu Se-Provinsi Gorontalo dalam Rangka Pelaksanaan Produk Hukum Bawaslu yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo di Hotel

Ketua DKPP Ingin Masyarakat Praktikkan Demokrasi Yang Persatukan Bangsa

Aktivitas

Bone Bolango, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Harjono mengatakan bahwa sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia adalah sebuah sistem yang menyatukan segenap anak bangsa. Hal ini diungkapkannya dalam seminar kebangsaan dengan tema “Menjaga Demokrasi Pancasila dengan Semangat Pancasila”,  yang diselenggarakan di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, Kamis (31/1/2019). “Sebisa mungkin hindari

DKPP Beri Sanksi Pemberhentian Tetap Kepada Penyelenggara Pemilu Tingkat Kecamatan

Aktivitas

Jakarta,DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menggelar sidang dengan agenda pembacaan putusan 22 perkara pelanggaran etik yang dilakukan penyelenggara Pemilu di ruang sidang DKPP, Gedung Bawaslu RI, Jakarta pada Rabu (30/1/2019). Dari 22 perkara yang diputus, terdapat tiga perkara yang melibatkan penyelenggara Pemilu tingkat kecamatan, yaitu perkara nomor 273/DKPP-PKE-VII/2018; 288/DKPP-PKE-VII/2018; dan 292/DKPP-PKE-VII/2018. Pada

DKPP akan Gelar Sidang Panwascam Ilir Timur III, Jumat 1 Februari 2019

Rilis Pers

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara dengan perkara nomor 13-PKE-DKPP/I/2019 yang diadukan oleh M. Taufik, Dadang Apriyanto, Eva Yuliana, Eko Kusnadi, dan Sri Maryanti, selaku Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Palembang. Mereka mengadukan Anggota Panwaslu Kecamatan Ilir Timur III, yakni Sri Oktiana. Sri Oktiana

DKPP Akan Menggelar Sidang Pemeriksaan Dua Perkara di Sultra

Rilis Pers

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu untuk dua perkara, yakni perkara nomor 7/DKPP-PKE-I/2019 dan 12/DKPP-PKE-I/2019 di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Jumat (1/2/2019). Pengadu Perkara nomor 7/DKPP-PKE-I/2019 adalah Sudarton. Dia mengadukan ketua dan anggota KPU Kabupaten Wakatobi yakni, Abdul Rajab, La Ode Muhmadi dan

DKPP Berhentikan Tetap Empat Penyelenggara Pemilu

Aktivitas

*** Satu Orang Diberhentikan Dari Jabatan Ketua Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik dengan agenda pembacaan putusan dari 22 perkara di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu RI, Jl. MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat, Rabu (30/1/2019). Dalam sidang pembacaan putusan tersebut, ada sebanyak  96 Teradu yang diputus perkaranya. Sidang

KPU dan Bawaslu Harus Sungguh-Sungguh Memperhatikan Putusan DKPP

Aktivitas

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hadir untuk memastikan kehormatan penyelenggara Pemilu. Hal ini disampaikan oleh Sigit Pamungkas, direktur eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) saat  diskusi, “Akuntabilitas Putusan DKPP Untuk Intergritas Pemilu 2019”, yang digelar Senin, 28/1/19 di media centre Bawaslu pukul 13.30 WIB. “Masih terhormat atau tidak penyelenggara pemilu

Putusan DKPP Sebagai Upaya Mewujudkan Pemilu Berintegritas

Aktivitas

Jakarta, DKPP –  Untuk     menjaga     integritas     dan     profesionalitas, Penyelenggara     Pemilu    wajib    menerapkan    prinsip Penyelenggara Pemilu. Ketentuan pasal 6 ayat 2 huruf d Peraturan DKPP No 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, menyebutkan salah satu dari prinsip penyelenggara pemilu yakni, akuntabilitas. Akuntabilitas bermakna dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu      melaksanakan      tugas,