Semarang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dengan Teradu Ketua dan Anggota KPU Kab. Banjarnegara dan Ketua serta Anggota Panwas Kab. Banjarnegara, Jumat (3/8) pukul 09.00. Selaku ketua majelis Alfitra Salamm, dan anggota Majelis Nur Hidayat Sardini (TPD unsur masyarakat), Sri Wahyu Ananingsih (unsur Bawaslu), dan Hakim
Jakarta, DKPP – Anggota DKPP RI, Alfitra Salamm, mengikuti Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Tingkat Menteri Membahas Perkembangan Situasi Terakhir Tahapan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) Tahun 2019, pada Rabu (1/8). Rakorsus ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto, di Ruang Rapat Bima Kemenko Polhukam. Di awal
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik dengan Teradu Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara dan Ketua serta Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Selasa (31/7) pukul 10.00 WIB. Mereka adalah Mulia Banurea, Benget Manahan Silitonga, Nazir Salim Manik, Iskandar Zulkarnain, dan Yulhasni. Selain itu, Syafrida R Rasahan,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan Teradu Ketua KPU Kabupaten Subang Maman Suparman dan Ketua Panwas Kabupaten Subang Raskim, pukul 09.00 WIB. Sidang digelar melalui video confrence. Ketua majelis Ida Budhiati berada di Ruang Sidang Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, sementara Tim Pemeriksa Daerah dan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Adi Wetipo, Efendi Pakpahan, Sarlotta N. Wartanoy, Markus Way, dan Welius Wetipo selaku Ketua dan Anggota KPU Kab. Jayawijaya. Mereka diadukan atas dugaan pelanggaran kode etik dengan nomor perkara 137/DKPP-PKE-VII/2018, Kamis (26/7). Sidang pemeriksaan digelar melalui Video Conference dengan Ketua Majelis Ida Budhiati berada di Ruang
Jakarta, – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap terhadap delapan penyelenggara Pemilu. Mereka adalah ketua dan empat anggota KPU Kota Palopo, Sulawesi Selatan dan tiga orang dari anggota KPU Kab. Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Dibaca : 392
Jakarta, DKPP –Â Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik dengan agenda pembacaan 16 putusan dari 19 perkara pada Rabu (25/7/2018). Waktu pembacaan dibagi menjadi dua sesi, pukul 09.00 WIB sebanyak 12 perkara dan pukul 13.30 WIB sebanyak 7 perkara. Sidang ini bertempat di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin Jakarta Pusat. Jalannya
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa dugaan pelanggaran kode etik dengan Teradu Sepsata Andrian, ketua Panwas Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, Selasa (24/7) pukul 13.00 WIB. Sidang digelar melalui video conference. Ketua majelis Prof Teguh Prasetyo dan Iin Irwanto, anggota Tim Pemeriksa Daerah berada di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No.
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Mulia Banurea, Benget Manahan Silitonga, Nazir Salim Manik, Iskandar Zulkarnain dan Yulhasni selaku Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumut. Selain mereka, Syafrida R Rasahan, Hardi Munte dan Aulia Andri selaku Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sumut juga diperiksa DKPP, Senin (23/7) di ruang sidang DKPP. Â Mereka diadukan
Penang, DKPP – Anggota DKPP RI, Alfitra Salam, memberi beberapa catatan penting terhadap pelaksanaan Simulasi Pemilu Anggota DPR serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 bagi Warga Negara Indonesia di Luar Negeri. Hal ini disampaikan dia usai meninjau Simulasi Pemungutan Suara Melalui Pos, yang digelar pada Minggu (22/7) di Aula Konsulat Jenderal Republik Indonesia Penang,