Jakarta, DKPP- Sebanyak empat penyelenggara Pemilu dari Kabupaten Maybrat, Papua Barat, dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sanksi tersebut diketahui dalam sidang pembacaan putusan di ruang sidang DKPP, Jakarta, Kamis (8/6/2017). Keempat penyelenggara Pemilu tersebut tiga orang berasal dari KPU Maybrat dan satu orang dari Panwaslih Maybrat. “Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kamis (8/6/2017), membacakan sebanyak 23 putusan yang dibagi dalam dua sesi. Sesi pagi dibacakan 10 putusan dan sesi siang sebanyak 13 putusan. Pada sesi pagi, sebanyak 10 penyelenggara Pemilu telah diberhentikan secara tetap. Kesepuluh perkara yang telah dibacakan di sesi pagi adalah berasal dari Kabupaten Puncak Jaya, Papua;
Jakarta, DKPP – Selama lima tahun, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah menerima pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebanyak 2.578 perkara. Jumlah tersebut berasal dari pengaduan yang berkaitan dengan Pemilukada 2012-2014, Pemilu Legislatif, Pilpres, Pemilukada serentak 2015, dan 2017. Namun ada pula yang tidak ada hubungannya dengan tahapan Pemilu. “Total jumlah Pengadu dari tahun
Pedoman Konversi Skor IKM Nilai Persepsi Nilai Interval Skor IKM Nilai Interval Konversi IKM Mutu Pelayanan Kinerja Unit Pelayanan 1 1,00 – 1,80 25,00 – 40,00 E Sangat Buruk 2 1,81 – 2,60 40,01 – 55,00 D Buruk 3 2,61 – 3,40 55,01 – 70,00 C Cukup 4 3,41 – 4,20 70,01 – 85,00
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa dugaan pelanggaran kode etik Ketua KPU Kabupaten Buton Selatan La Ode Masrizal Mas’ud, Rabu (31/5/2017) pukul 14.00 WIB. Ketua majelis Nur Hidayat Sardini dibantu oleh Tim Pemeriksa daerah (TPD). Sidang ini melalui video conference. Ketua majelis berada di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin, Jakarta, dan TPD
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua, KPU serta Panwaslu Kabupaten Jayapura, atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin, Rabu (31/5/2017) pukul 08.30 WIB. Mereka adalah Adam Arisoi, Beatrix Wanane, masing-masing sebagai ketua dan anggota KPU Provinsi Papua, dan Lidia Mokay, ketua
Jakarta, DKPP – Rabu (31/5/2017) merupakan sidang terakhir Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) periode 2012-2017 dalam memeriksa atas dugaan pelanggaraan kode etik penyelenggara Pemilu. Selanjutnya tongkat estafet akan diserahkan kepada ketua dan anggota DKPP periode 2017-2022. “Kami akan mengakhiri masa jabatan pada tanggal 12 Juni 2017, jadi ini merupakan sidang terakhir kami bersidang bersama
Jakarta, DKPP – Di akhir masa bakti periode 2012-2017, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyerahkan laporan tahunan ke istana wakil presiden, Rabu (31/5). Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie bersama dengan anggotanya Valina Singka Subekti, Sekjen DKPP Gunawan Suswantoro, dan Kabiro Administrasi DKPP Ahmad Khumaidi diterima langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup
Jakarta, DKPP – Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar, Fitrinela Patonagi, diperiksa DKPP, Selasa (30/5). Dia diadukan oleh Mulyadi Pengurus Koordinasi Cabang PMII Provinsi Sulawesi Barat. Pasalnya Teradu menduga Fitrinela Patonagi memiliki KTP ganda yakni di Kota Makassar dan Kabupaten Polewali Mandar. Menurut Mulyadi, Teradu masih terdaftar di dalam DPT KPU Kota Makassar pada Pilpres 2014
Nusa Dua, DKPP- Selama tiga hari ini, Selasa-Kamis (23-25/5), DKPP menggelar acara diseminasi etika. Acara bertema “Diseminasi Hasil Penelitian dan Kajian Etika Kerjasama DKPP dengan Perguruan Tinggi dan LIPI†merupakan kerja sama DKPP dan tujuh lembaga tersebut. Enam perguruan tinggi adalah Universitas Udayana (Unud) Bali, Universitas Indonesia (UI) Jakarta, Universitas Trisakti (Usakti) Jakarta, Universitas