Arsip Bulanan: November 2017

Pengadu Memiliki Nama Lain, Ketua Bawaslu Provinsi Jambi Mendapat Rehabilitasi

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berkeyakinan bahwa Mahfuz adalah nama lain dari Pengadu, Mahpud. Keyakinan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang tidak dapat dibantahkan di persidangan. “Teradu I  dan Teradu IV, tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu,” kata Harjono, ketua majelis dan anggota majelis Prof Teguh Prasetyo, Prof Muhammad, Alfitra Salamm, dan Ida Budhiati

Anggota Bawaslu Sumut Dapat Sanksi Peringatan Keras

Jakarta, DKPP –  Membuat catatan pribadi mengenai personalitas rekam jejak seseorang, sepanjang sekedar untuk kepentingan koleksi data dan informasi pribadi bukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum maupun etika. Namun demikian data dan informasi yang bersifat personal dan pribadi akan menjadi masalah hukum dan etika jika tersebar ke publik. Terutama jika data dan informasi tersebut mendiskreditkan

Tiga Bulan Tidak Ikut Pleno Tanpa Keterangan, Anggota KIP Aceh Tenggara Diberhentikan

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terpaksa harus menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Budiman Pasaribu, anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara. Pasalnya, dia tidak pernah ikut pleno dan melaksanakan tugas selama tiga bulan berturut-turut tanpa keterangan. Sanksi tersebut dijatuhkan dalam sidang dengan agenda pembacaan  lima Putusan, pada Rabu (15/11/2017) siang. Selaku ketua majelis Dr Harjono,

Jurnal DKPP Laboratorium Tumbuh Kembang Konsep Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu

Bogor, DKPP – Praktik penegakan kode etik, pada satu sisi dapat memenuhi rasa keadilan para pencari keadilan dan pada sisi lainnya berhasil menekan pelanggaran serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Hal tersebut dapat menjadi laboratorium dalam mengeksplorasi, menggali dan mendalami serta mengembangkan berbagai konsep kode etik dan penegakan kode etik dalam berbagai profesi terutama

Hasil Putusan, Sembilan Rehab dan Satu Pemberhentian Tetap

 Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik dengan agenda pembacaan lima Putusan, Rabu (15/11/2017) pukul 13.00 WIB. Sidang ini disiarkan melalui video conference di kantor Bawaslu Provinsi terkait. Selaku ketua majelis Dr Harjono, dan anggota majelis Prof Teguh Prasetyo, Prof Muhammad, Alfitra Salamm, dan Ida Budhiati. Putusan Perkara yang dibacakan

DKPP Terus Kembangkan Pelayanan

Bogor, DKPP – Sekretariat Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terus berinovasi dan berkreasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya adalah dengan pemanfaatan teknologi informasi yang kian berkembang dan canggih. Tadi malam Bagian Administrasi Pengaduan Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu mengadakan rapat membahas Sistem Informasi Data Verifikasi Materiel Pengaduan (Sidasimadu) di Bogor, Senin

Putusan DKPP Bersifat Mendidik

Makassar, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Muhammad memastikan bahwa setiap Putusan DKPP itu sifatnya mendidik. Tidak ada sedikitpun niatan dalam setiap putusan DKPP yang tujuannya untuk mencelakakan penyelenggara Pemilu. DKPP sangat berhati-hati dalam memutus setiap perkara, terlebih karena menyangkut nasib seseorang.  “Sanksi peringatan bertujuan untuk membina dan mendidik. Kita bimbing dan

Tiga Catatan Alfitra Salamm Terkait Potensi Pelanggaran Kode Etik

Surabaya, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menggelar kegiatan, “Sosialisasi Peraturan No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu dan Peraturan No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu” di Hotel Singgasana, Kamis 9/11. Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm menyampaikan catatannya pada acara tersebut. Menurut dia, Indonesia adalah

Prof Teguh: Jaga Nilai Penyelenggara Pemilu Agar Tetap Membara

Surabaya,DKPP – Partai politik memegang misi suci karena di tangan parpol partai politiklah akan lahir pemimpin-pemimpin mulai dari presiden dan wakil presiden di tingkat pusat sampai pimpinan kepala daerah, dari anggota legislatif di tingkat pusat hingga daerah atau anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui mekanisme pemilihan umum. Demikian anggota DKPP, Prof. Teguh Prasetyo saat menyampaikan

Ida Budhiati: Penyelenggara Pemilu Agar Menghindari Perbicangan Warung Kopi

Surabaya, DKPP – Semangat yang kuat untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas membutuhkan dukungan stake holder pemilu, partai politik dan elemen yang concern terhadap pemilu. Dalam hal ini bagaimana partai politik bisa melakukan perannya untuk secara bersama-sama mengontrol penyelenggara pemilu sehingga apapun hal yang mengganjal dapat dikomunikasikan dengan baik terlebih dahulu sebelum menjadi persoalan. Hal ini