Harjono: Pengaduan Berkurang Tolok Ukur Penyelenggara Pemilu Mengerti Dan Paham Kode Etik

Surabaya, DKPP – Perubahan regulasi kepemiluan melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengharuskan DKPP melakukan penyesuaian baik pada aspek organisasi maupun regulasi. Langkah nyata yang diinisiasi terkait organisasi antara lain menyusun peraturan mengenai Tim Pemeriksa Daerah (TPD), sementara yang berkenaan dengan regulasi antara lain adalah melakukan penyempurnaan terhadap peraturan mengenai kode

Sosialisasi DKPP Untuk Minimalisir Cacat Integritas Penyelenggaraan Pemilu

Surabaya, DKPP –  Ada dua agenda besar bagi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pilkada 2018 misalnya  akan dilaksanakan tanggal 27 Juni di 171 daerah di Indonesia. Setahun berikutnya, pada tanggal 17 April  akan dilaksanakan Pemilu 2019. Sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara Pemilu, DKPP memiliki perhatian serius terhadap pelaksanaan dua agenda besar tersebut. Tanggung jawab

Penyelenggara Pemilu Harus Pegang Teguh Kode Etik

Semarang, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Muhammad menjadi salah satu pemateri dalam acara bimbingan teknis terpadu “Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Serentak tahun 2018” yang diselenggarakan oleh KPU RI di Semarang, Rabu (8/11/2017) malam. Narasumber lain Ketua Komisi II DPR RI

Tujuh Saksi Kenal Mahpud

Jakarta, DKPP – Sidang kode etik pemeriksaan kedua Ketua dan Kepala Sekretriat Bawaslu Provinsi Jambi, Asnawi dan Ahmad Lutfi berlangsung tadi, Kamis (2/11/2017), pagi pukul 09.00. Kali ini agendanya menghadirkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Teradu dan Pengadu. Ketua Majelis: Harjono, dan anggota majelis Prof Muhammad, Prof Teguh Prasetyo, dan Ida Budhiati. Sebanyak 7 saksi dihadirkan