Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap terhadap enam orang Pengawas Pemilu. Mereka adalah masing-masing satu orang dari Panwas Cianjur, Panwascam Kedokanbunder, Indramayu, dan ketua serta dua anggota Panwas Manado (lihat daftar di bawah). Sanksi tersebut disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan Putusan di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin,
Jakarta, DKPP- Sidang putusan untuk perkara Panwaslu Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, diputus hari ini, Selasa (26/1). Dalam sidang yang digelar di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, tersebut, DKPP menilai tiga Teradu yakni Ketua dan dua Anggota Panwaslu Kota Balikpapan tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. “Menolak permohonan Pengadu untuk seluruhnya. Merehabilitasi nama baik Teradu I
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Selasa (25/1) menggelar pemeriksaan terhadap Darwis, Hakpri, Adly Yusuf Saepi, Asri Alam Andi Baso, dan Irwan Kurniawan, ketua dan anggota KPU Kab Kolaka Timur (Koltim). Mereka diadukan oleh anggota Panwas Kab Koltim, La Golonga. Pasalnya, ada kekurangan surat suara dalam pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2015
Jakarta, DKPP- Provinsi Aceh pada 2017 dijadwalkan akan menyelenggarakan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur. Akan tetapi, dua kabupaten yakni Nagan Raya dan Aceh Timur, saat ini penyelenggara Pemilunya sedang mengalami masalah. Atas masalah tersebut, Bawaslu Aceh berkunjung ke DKPP untuk audiensi. Hadir dalam audiensi Ketua Bawaslu Aceh Zuraida Alwi, dua Anggota Asqalani dan Muklir, serta
Jakarta, DKPP – Anggota KPU Republik Indonesia, Ida Budhiati, duduk sebagai Teradu dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik yang digelar siang kemarin (21/1). Namanya diseret karena dituduh telah melampaui undang undang. Pengadu, Miduk Purba, menuduhnya telah membuat penafsiran sepihak atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Medan, membuat pernyataan untuk mempengaruhi KPU Humbang
Jakarta, DKPP- Sekretaris DPC PPP Kabupaten Lima Puluh Kota, Harmen didampingi kuasa hukumnya, Masnur Marzuki dan Ambari, harus menerima kenyataan bahwa laporan mereka yang mendudukkan Bawaslu RI sebagai Teradu terbantahkan. Hal tersebut terungkap dalam sidang pemeriksaan Kamis (21/1), setelah Ketua dan Anggota Bawaslu RI Muhammad, Nasrullah, Endang Wihdatiningtyas, Daniel Zuhron dan Nelson Simanjuntak selaku pihak
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar pemeriksaan perkara nomor 02/DKPP-PKE-V/2016, Kamis (21/1). Pemeriksaan tersebut, dipimpin langsung oleh ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie dengan didampingi Prof. Anna Erliyana, Valina Singka, Nur Hidayat Sardini dan Saut Hamonangan Sirait. Sekretaris DPC PPP Harmen selaku Pengadu yang hadir dalam pemeriksaan dengan didampingi kuasa hukumnya yakni Masnur
Jakarta, DKPP – Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) yaitu Leonard Pasaribu, Kosmas Manalu, Deliani Herawati Saragih, James Hutasoit, dan Ramses Simamora, beserta Sekretaris KPU Humbahas, Tagor Simanullang, serta Ketua dan Panwaslu Humbahas yaitu Jahomat Lumban Toruan, Nelson Simamora, dan Henri W. Pasaribu, diadukan ke DKPP karena telah meloloskan 2 pasangan calon (paslon)
Jakarta, DKPP- Penyelenggaraan Pemilu ataupun Pemilukada punya banyak celah untuk dipermasalahkan. Tidak hanya pada tahapannya, ketentuan regulasi Pemilu mulai dari pasal, ayat, dan huruf sangat berpotensi menjadi alasan pengaduan kepada penyelenggara Pemilu. Ketua KPU Nias Utara Otorius Harefa dan Ketua Panwaslu Nias Utara, Sumatera Utara, Memori Zendrato, Rabu (20/1), harus menjalani sidang etik DKPP karena
Jakarta, DKPP – Pasangan dari jalur perseorangan Anjas Taher-Nurdin Abas mestinya tidak lolos menjadi peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur (Haltim), Maluku Utara. Namun para Ketua dan Anggota KPU setempat meloloskan pasangan tersebut. “Para Teradu bersama petahana bersekongkol dengan cara menciptakan pasangan calon boneka dan membiarkan petahana memerintahkan aparatnya, camat, kepala Dinas Catatan