Jakarta, DKPP– Sidang putusan untuk perkara dengan Teradu Ketua dan Anggota KPU Kab Bima telah dibacakan oleh Majelis Sidang DKPP hari ini (Jumat, 23/5). Dalam putusannya, DKPP menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada kelima Teradu yakni Bukhari, Saleh Abubakar, Fatmatul Fitriah, Tamrin, dan Agussalim, selaku Ketua dan Anggota KPU Kota Bima. “Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum
Jakarta, DKPP– Sidang putusan untuk perkara dengan Teradu Ketua dan dua Anggota KPU Kab Sikka, NTT telah dibacakan oleh Majelis Sidang DKPP hari ini (Jumat, 23/5). Dalam putusannya, DKPP menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketiga Teradu yakni Teradu I atas nama Vinsensius Vivano Bogar, Teradu II atas nama Alfonsus Hilarius Ase, dan Teradu III atas
Jakarta, DKPP– Sidang putusan untuk perkara dengan Teradu Ketua dan Anggota KPU Kab Padang Lawas telah dibacakan oleh Majelis Sidang DKPP hari ini (Jumat, 23/5). Dalam putusannya, DKPP menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada Ketua dan Anggota KPU Kab Padang Lawas a.n Syarifuddin Daulay dan Indra Syahbana Nasution. Selain itu, DKPP juga merehabilitasi anggota KPU Kab
Jakarta, DKPP – Majelis Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyidang ketua dan empat anggota KPU Kabupaten Banyuasin, Kamis (22/5). Mereka yang menjadi Teradu adalah Dahri, Salinan, Agus Saputra, Ida Royani, Maulidi. Selaku ketua majelis Valina Singka Subekti yang berada di ruang kerjanya, sementara anggota majelis, Teradu dan Pengadu bertempat di kantor Bawaslu, Sumatera Selatan. Agenda sidang kali ini adalah mendatangkan empat
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merehabilitasi nama baik Teradu I atas nama Haedar Djidar, ketua KPU Kota Palopo, Muh. Amran Annas, anggota KPU Kota Palopo, Sumarsono, ketua PPS Kel. Rempoang, Kec. Bara dan Husna M, ketua PPS Kel. Penggoli. Namun DKPP menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepadaSamsul Alam (Anggota KPU Kota Palopo). “DKPP memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan Putusan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merehabilitasi nama baik ketua dan anggota Panwaslu Magetan, Joko Siswanto dan Suprianto. DKPP menolak seluruh pengaduan Pengadu. “DKPP memerintahkan Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan Putusan ini dan memerintahkan Badan PengawasPemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini,†kata Nelson Simanjuntak saat membacakan Putusan, Jumat (23/5). Selaku ketua majelis Jimly Asshiddiqie dan anggota majelis
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU Jember Ketty Setyorini. Sedangkan kepada tiga anggota KPU Habib Rohan, Hok Wicaksono, dan Hasan Kukuh Ratmono, DKPP merehabilitasi mereka. Putusan tersebut disampaikan saat Sidang di Ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat, Jumat (23/5). Selaku ketua majelis Jimly Asshiddiqie dan anggota majelis Nur Hidayat Sardini, Nelson Simanjuntak,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU Bengkayang Martinus Khiu. Sanksi tersebut disampaikan saat sidang dengan agenda pembacaan Putusan, Jumat (23/5). “DKPP memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk melaksanakan Putusan ini; dan Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini,†kata Valina Singka Subekti saat
Jakarta, DKPP– Sidang putusan untuk perkara dengan Teradu Ketua KIP aceh Barat Daya telah dibacakan oleh Majelis Sidang DKPP hari ini (Jumat, 23/5). Dalam putusannya, DKPP menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada Ketua KIP aceh Barat Daya a.n Muhammad Djakfar. “Memerintahkan Komisi Independen Pemilihan kabupaten Aceh Utara untuk melaksanakan putusan ini, memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan
Jakarta, DKPP– Sidang putusan untuk perkara dengan Teradu Ketua dan Anggota Panwaslu Jakarta Selatan telah dibacakan oleh Majelis Sidang DKPP hari ini (Jumat, 23/5). Dalam putusannya, DKPP merehabilitasi nama baik para Teradu yakni Yusuf Satyanegara, Ahmad Ari Masyhuri,danAnwar Ahmad Sanusi. “Memerintahkan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan Putusan ini, memerintahkan BadanPengawasPemilihanUmumRepublik Indonesia untuk mengawasi