Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 116-PKE-DKPP/VI/2024 di Kantor KPU Provinsi Papua, Kota Jayapura, Senin (29/7/2024). Perkara ini diadukan oleh Petsya Laura Payokwa, sedangkan pihak yang diadukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tolikara, yaitu Netius Wonda, Yumenus Kogoya, Murni Penggu,
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 107-PKE-DKPP/V/2024 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makasar, Selasa (30/7/2024) pukul 10.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh Nurfa Damayanti Anggota DPRD Kabupaten Sinjai yang memberikan kuasa kepada Ahmad Marsuki dan Hisbullah. Salah satu
Palu, DKPP – Indonesia sejatinya mengalami problem dalam aspek etika. Hal ini pun terjadi pada penyelenggaraan Pemilu. Demikian disampaikan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo dalam kegiatan Rapat Evaluasi Kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) yang digelar oleh Bawaslu Provinsi Sulteng di Kota Palu, Sulteng, Sabtu (27/7/2024). Dalam kesempatan ini, Ratna
Palu, DKPP – Politik uang (money politics) dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi ancaman serius bagi pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. Kedua ancaman ini perlu diantisipasi agar Pilkada berjalan dengan aman dan lancar. Demikian disampaikan Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo dalam kegiatan Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Kesiapan Pengamanan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap tiga perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Provinsi Papua, Kota Jayapura. Ketiga perkara tersebut, yaitu perkara Nomor 116-PKE-DKPP/VI/2024, 117-PKE-DKPP/VI/2024 dan 119-PKE-DKPP/VI/2024, akan diperiksa secara terpisah di Kota Jayapura pada periode 29-31 Juli 2024. Berikut rincian mengenai ketiga
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 109-PKE-DKPP/VI/2024 Secara Hybrida di Kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang dan Ruang Sidang DKPP, pada Senin (29/7/2024) pukul 10.00 WIB. Perkara ini diadukan Jeheskiel E Nenot’ek yang memberikan kuasa kepada Charlie Y.
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 112-PKE-DKPP/VI/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, pada Senin (29/7/2024) pukul 10.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Arlin Pasaribu. Ia mengadukan Wahid Pasaribu, Fahri Zulaiman Rambe, Helman Tambunan, M. Fadli Wanri Putra
Makassar, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyampaikan penyelenggara Pemilu wajib menjalin koordinasi internal dan eksternal antar lembaga. Menurutnya, hal ini penting dilakukan untuk mewujudkan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang demokratis dan berkualitas. Demikian disampaikan saat menjadi narasumber dalam kegiatan “Pelatihan Penegakan Etik dan Perilaku Aparatur Penyelenggara
Bandung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 111-PKE-DKPP/VI/2024 di Kantor KPU Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (23/7/2024). Perkara ini diadukan oleh Eti Nurhayati yang memberikan kuasa kepada Agustian Effendi, Elit Nurlita Sari, Gatot Rachmat Slamet, dan Yogi Pajar Suprayogi. Pihak yang
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Anggota Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni Ivon Kaderia Nimbafu yang terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam sidang pembacaan putusan sebanyak 10 perkara di Ruang Sidang DKPP Jakarta, pada Rabu (24/7/2024). “Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Ivon Kaderia Nimbafu selaku Anggota