Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor Bawaslu Provinsi Maluku, Kota Ambon. Kedua perkara tersebut, yaitu perkara Nomor 127-PKE-DKPP/VII/2024 dan 161-PKE-DKPP/VII/2024, akan diperiksa secara terpisah di Kota Ambon pada periode 8-9 Agustus 2024. Berikut rincian mengenai kedua perkara
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 110-PKE-DKPP/VI/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Banten, Kota Serang, pada Senin (5/8/2024) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Denis Rismanto. Ia mengadukan Febri Setiadi dan Didin Tahajudin (Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pandeglang) sebagai
Jakarta, DKPP – Tim survei Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP) dalam waktu dekat ini segera diterjunkan ke 38 provinsi untuk pengambilan data dan sampel melalui wawancara terkait Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sekretaris DKPP David Yama berharap tim mendapatkan hasil yang terbaik untuk menyusun IKEPP. Sehingga ke depan dapat memberikan kontribusi maksimal dalam peningkatan
Padang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 114-PKE-DKPP/VI/2024 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Kota Padang, Jumat (2/8/2024). Pihak Teradu dalam perkara ini adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Lumban Tori, yang diadukan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Alni. Dalam
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) J. Kristiadi mengungkapkan lingkungan kampus memiliki peran penting dalam iklim demokrasi di Indonesia. Menurutnya, salah satu peran kampus dalam kehidupan demokrasi di Indonesia adalah pembangunan karakter generasi muda. Hal ini disampaikan J. Kristiadi dalam seminar nasional yang diadakan oleh IBLAM School of Law di Jakarta, Jumat
Makassar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 107-PKE-DKPP/VI/2024 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Selasa (30/7/2024). Perkara ini diadukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Sinjai Nurfa Damayanti yang memberikan kuasa kepada Ahmad Marsuki dan Hisbullah. Salah satu yang diadukan adalah
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 119-PKE-DKPP/VII/2024 di Kantor KPU Provinsi Papua, Kota Jayapura, Rabu (31/7/2024). Perkara ini diadukan Yosep Payage yang memberikan kuasa kepada Amsal Sama dan Hendrik Thomasoa. Pengadu mengadukan Penas Bahabol, Manus Bahabol, Panus Yahuli, Yan Kobak, dan
Palu, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo menyampaikan bahwa pentingnya peran masyarakat secara partisipatif untuk turut ikut mengawasi dan menjaga inetgeritas perhelatan Pilkada Serentak Tahun 2024. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (31/7/2024). “Ini penting untuk masyrakat bersama-sama
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 114-PKE-DKPP/VI/2024 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Kota Padang, Jumat (2/8/2024). Perkara ini diadukan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sumbar Alni. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Lumban Tori. Dalam formulir aduan,
Badung, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) “Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada serentak Tahun 2024 di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara” di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Selasa (30/7/2024). Kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) ini diadakan untuk memperkuat sinergitas di antara