DKPP Akan Periksa Ketua dan Anggota KPU Kota Bandung Pada 12 Agustus 2024

Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 120-PKE-DKPP/VII/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, pada Senin (12/8/2024) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Saan Mustopa dan Mamat Rachmat yang memberikan kuasa kepada Agus Hidayat dan Selly Nurdinah. Pengadu

DKPP Periksa Ketua dan Anggota KPU Maluku Barat Daya

Ambon, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan empat Anggota KPU Kabupaten Maluku Barat Daya, dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam perkara Nomor 161-PKE-DKPP/VII/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Maluku, Kota Ambon, Jumat (9/8/2024). Ketua KPU Kabupaten Maluku Barat Daya Yoma Efrina Dominggas Naskay beserta empat Anggota KPU

DKPP Akan Periksa Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Pada 12 Agustus 2024

Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 151-PKE-DKPP/VII/2024 di Kantor KPU Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin, pada Senin (12/8/2024) pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan AR Rezekian Noor yang memberikan kuasa kepada Darul Huda Mustaqim, Muhammad Ridho Fuadi, dan Armadiansyah. Ia

DKPP Periksa Anggota KPU Provinsi Maluku dan Bawaslu Kota Tual Terkait Dugaan Pergeseran Suara Caleg

Ambon, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 127-PKE-DKPP/VII/2024 yang diadukan Sudin Narwawan dan memberikan kuasa kepada Rutsam Herman. Ia mengadukan Anggota KPU Provinsi Maluku Wawan Kurniawan Susanto yang sebelumnya menjabat Anggota KPU Kota Tual (Teradu I), serta Ketua dan Anggota Bawaslu Kota

DKPP Pecat Anggota KPU dan Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada dua penyelenggara Pemilu karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sanksi Pemberhentian Tetap tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak delapan perkara di Ruang Sidang DKPP Jakarta, Selasa (6/8/2024). “Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Phlipus Ferdynan Bawengan dalam perkara nomor