Besok, DKPP Gelar Sidang Kode Etik Teradu Ketua dan anggota KPU

Besok, DKPP Gelar Sidang Kode Etik Teradu Ketua dan anggota KPU 1. Besok Jumat (22/3) mulai pukul 09.30 WIB Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, yang diduga dilakukan oleh Ketua dan anggota KPU. Sidang akan digelar di Ruang Sidang DKPP Gedung Bawaslu lantai 5 Jl MH Thamrin

DKPP Susun Modul Bimtek Tahap II

DKPP Susun Modul Bimtek Tahap II DKPP Susun Modul Bimtek Tahap II DKPP, Bogor- Untuk meningkatkan kapasitas penyelenggara Pemilu di daerah, DKPP perlu melakukan Bimbingan Teknik (Bimtek) dalam menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Agar lebih efektif dan tepat sasaran, DKPP menyusun materi dan tata Bimtek yang disatukan dalam satu modul.

DKPP Susun Modul Bimtek Tahap II

DKPP Susun Modul Bimtek Tahap II DKPP, Bogor- Untuk meningkatkan kapasitas penyelenggara Pemilu di daerah, DKPP perlu melakukan Bimbingan Teknik (Bimtek) dalam menangani pelanggaran kode etik penyelenggara  Pemilu.  Agar lebih efektif dan tepat sasaran, DKPP menyusun materi dan tata Bimtek yang disatukan dalam satu modul. Demikian diungkapkan jurubicara DKPP Nur Hidayat Sardini dalam Penyusunan Peraturan

Bawaslu Laporkan KPU Ke DKPP

Bawaslu Laporkan KPU Ke DKPP Jakarta, DKPP Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Senin 19/3 menerima laporan/aduan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Laporan/aduan Bawaslu disampaikan langsung oleh Ketua Bawaslu, Muhammad didampingi pimpinan Bawaslu Nasrullah dan Kepala Sekretariat Bawaslu, Gunawan Suswantoro.

Bawaslu Laporkan KPU Ke DKPP

Bawaslu Laporkan KPU Ke DKPP Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Senin 18/3 menerima laporan/aduan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Laporan/aduan Bawaslu  disampaikan langsung oleh Ketua Bawaslu, Muhammad didampingi pimpinan Bawaslu Nasrullah dan Kepala Sekretariat Bawaslu, Gunawan Suswantoro. Menurut Bawaslu, KPU dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud tidak dilakukan secara konsisten. KPU sampai dengan

Gelar Perkara DKPP Bogor

Gelar Perkara DKPP Bogor, DKPP Untuk membahas aduan-aduan yang masuk, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada 14-16/3 menyelenggarakan acara Gelar Perkara/Pembahasan Sidang Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Gelar Perkara DKPP

Bogor, DKPP – Untuk membahas aduan-aduan yang masuk, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada 14-16/3 menyelenggarakan  acara “Gelar Perkara/Pembahasan Sidang Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu”. “Gelar perkara ini diselenggarakan untuk menjamin tugas-tugas DKPP dilakukan secara efektif, profesional sesuai peraturan perundang-undangan”, papar Nur Hidayat Sardini. Lebih lanjut mantan Ketua Bawaslu periode 2008-2011 ini menjelaskan tujuan

Pertemuan Tatap Muka DKPP – DPD RI

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Rabu (11/3) melakukan pertemuan tatap muka dengan Dewan Pertimbangan Daerah (DPD RI). Pertemuan yang digelar di Ruang Delegasi Gedung Nusantara III Komplek MPR/DPR/DPD RI tersebut diawali pemaparan mengenai lembaga DKPP, latar belakang terbentuknya, tugas, pokok dan fungsi serta wewenangnya, sekaligus dengan perkenalan anggota DKPP. Ketua DPD Ketua.

Ketua KPU Luwu Diberhentikan Tetap

*** Dua Anggota Direhabilitasi dan Diperingatkan Keras  Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberikan sanksi pemberhentian tetap kepada Ketua KPU Luwu H Andi Padellang. Selain itu juga memberikan sanksi tertulis berupa peringatan keras kepada Ashar Sabry, dan Muh. Ridwan Salam.     Sanksi tersebut disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan Putusan tadi sore (03/10) pukul

Ralat: Ketua KPU Luwu Diberhentikan Tetap

Ralat Ketua KPU Luwu Diberhentikan Tetap *** Dua Anggota Direhabilitasi dan Diperingatkan Keras  Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberikan sanksi pemberhentian tetap kepada Ketua KPU Luwu H Andi Padellang. Selain itu juga memberikan sanksi tertulis berupa peringatan keras kepada Sadakatti Andi Arsyad, dan Muh. Ridwan Salam, bukan Muh. Ashar Sabry sebagaimana dalam rilis