*** Majelis Minta Bukti Tambahan Jakarta, DKPP – Demo sekaligus laporan terkait dugaan keterlibatan ketua KPU Yahukimo Noce Wenda sudah dilakukan, namun oleh ketua KPU Provinsi Papua tidak ditindaklanjuti. Selain itu, ada juga ada SK pelantikan terkait anggota KPU Yahukimo oleh ketua KPU Provinsi Papua yang diajukan sebagai bukti. Demikian disampaikan oleh Selvinus Yual, Pengadu, saat menyampaikan pengaduan dalam
Jakarta, DKPP-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang untuk perkara Nomor 92/DKPP-PKE-III/2014 dengan Teradu KPU Kab. Tapanuli Utara dan PPK Siborong-Borong, Rabu (28/5). Teradunya yaitu Rudulf Sirait, Kopman Pasaribu, Barisman Panggabean, Galumbang Hutagalung Junita Siregar (ketua dan anggota KPU Kab Tapanuli Utara) serta Roberton Sinaga, Lambas Toni Pasaribu, Supriadi Manalu, Richard S.P Hutasoit, dan Binsar
Jakarta, DKPP– Sejumlah Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, diduga tidak pernah mendapatkan bimbingan teknis (bimtek) tentang tata cara pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Legislatif 2104. Akibatnya, banyak hal yang tidak mereka ketahui terkait kewajibannya sebagai penyelenggara Pemilu. Hal tersebut terungkap dalam sidang pemeriksaan untuk perkara dengan Teradu
Sawahlunto, DKPP – Sistem Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia sekarang ini mengalami perkembangan sangat dinamis. Banyak kelebihan dan kekurangan yang tentu menjadi catatan. Saya berharap berbagai kelemahan dari penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014 yang dirasakan jauh dari prinsip-prinsip berdemokrasi yang baik itu menjadi bahan buat evaluasi dalam rangka membangunblue print atau cetak biru untuk penyelenggaraan pemilu di 2019 dan seterusnya.
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jum’at (30/5) memeriksa perkara Nomor 96/ DKPP-PKE-III/2014, aduan dari Caleg DPR RI PAN, Dirga Adhi Putra Sikarru yang didampingi oleh Thamrin selaku kuasa hukumnya. Pengadu melaporkan Usman Suhuria, Nurdin Pasokkori, Rehang, Adi Marwan, dan Mursalim selaku ketua dan anggota KPU Prov Sulbar dikarenakan tidak menindaklanjuti keberatan saksi dari
Jakarta, DKPP- Sebanyak sepuluh penyelenggara Pemilu di Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat di sidangkan hari ini, Jumat (30/5). Kesepuluh penyelenggara tersebut diadukan oleh Sopia Maipauw salah satu caleg DPD Dapil Papua Barat. Adapun pokok aduannya yakni Pengadu menyangkakan Teradu telah melakukan penggembosan suara terhadap dirinya yang sebelumnya saat rekapitulasi ditingkat PPD jumlah suara Pengadu sebanyak
Jakarta, DKPP – Puluhan aksi yang mengatasnamakan Forum Mahasiswa Peduli Pemilu Legislatif 2014 se-Penggunungan Tengah Papua berunjuk rasa ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jumat (30/5). Mereka menuntut agar Ketua KPU Tolikara diberhentikan. Pasalnya, dia dinilai sudah bertindak tidak netral. Sekitar lima orang perwakilan aksi diterima oleh Kepala Biro Administrasi Dewan DKPP Ahmad Khumaidi. Dia
Jakarta, DKPP – Selain mengadukan ketua dan anggota KPU Papua, Willibrodus MW Tanggoy dan Cornelis Fransiscus Wigo juga mempermasalahkan ketua KPU Boven Digoel Natalis Tani. Pasalnya, dia terlibat dalam kepengurusan partai politik. Willibrodus mengatakan, Natalis Tani selaku Ketua KPU Kab. Boven Digoel terlibat partai Politik, dibuktikan dengan SK DPP PKDI (Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia) Nomor: 032.016/DPP/PKDI/TUS/06/2011. “Ini bertentangan dengan undang-undang
Jakarta, DKPP – Willibrodus MW Tanggoy dan Cornelis Fransiscus Wigo mengadukan ketua, satu anggota KPU Boven Digoel dan ketua serta anggota KPU Provinsi Papua ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jumat (30/05). Keduanya mempermasalahan karena mereka sudah masuk sepuluh besar dalam tim seleksi calon anggota KPU Boven Digoel, namun yang ditetapkan malah di luar nama sepuluh
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan menggelar lima sidang dalam waktu yang berbeda, Jumat (30/5). Dua sidang dilaksanakan di ruang Sidang DKPP, satu sidang di kantor Bawaslu Provinsi, sisanya melalui video vonference. Pukul 08.30 WIT (Waktu Indonesia Timur) sidang kode etik KPU Kab. Sorong Selatan, Sekretaris Kab.Sorong Selatan, Panwaslu Kab.Sorong Selatan dan Sekretaris Kab.Sorong Selatan