DKPP Berhentikan Empat Penyelenggara Pemilu

*** Yang Direhabilitasi Lebih Banyak Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada empat penyelenggara Pemilu, Selasa (24/6). Sanksi tersebut disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan Putusan. Selaku ketua majelis, Jimly Asshiddiqie dan anggota majelis Nelson Simanjuntak, Nur Hidayat Sardni, Anna Erliyana, Valina Singka Subekti, Saut H Sirait. Sidang dibacakan di

Gelar Pemungutan Suara Sebelum Hari H, KPU Kepulauan Yapen Diadukan

Papua, DKPP –  KPU Kepulauan Yapen dituduh telah melakukan pemungutan suara sebelum hari H. Sementara pemungutan suara semestinya serentak secara nasional pada 9 April. “KPU juga kurang melakukan sosialisasi dan tidak melakukan bimbingan teknis kepada petugas PPS dan PPD,” kata  Moris Cerullo Muabuai, saat sidang kode etik KPU Kepulauan Yapen, Sabtu (21/6). Selaku ketua majelis

Ketua KPU Yapen Batal Adukan Dua Anak Buahnya

Papua, DKPP – Ketua KPU Yapen Benyamin Wayangkau memutuskan untuk membatalkan kedua anak buahnya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dia merasa tidak tega terhadap nasib kedua anak buahnya. “Tidak ada tekanan kepada saya. Saya sehat. Saya tak sampai hati untuk mengadukan mereka,” katanya usai sidang, Sabtu (21/06). Selaku ketua majelis Saut H Sirait, anggota majelis

Dua Nama Sama, Tapi Beda Jenis Kelamin

Papua, DKPP  â€“  Ada yang menarik dalam sidang kode etik KPU Yahukimo. Noce Wenda, anggota KPU Yahokimo, diadukan ke DKPP karena diduga terlibat dalam kepungurusan Partai Demokrat di tingkat provinsi. “Saya mengenal Teradu karena dia adalah kawan saya sejak kecil. Dia pengurus parpol Demokrat tingkat provinsi untuk kepengurusan 2011-2016. Dia dilantik di Hotel Swis Bell,”