Anggota Panwascam Banjar Diberhentikan Tetap

Jakarta, DKPP- Sidang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Selasa (10/12) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu yang merupakan Anggota Panwaslu Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat, atas nama Iwan Syarifudin. Pengadu dalam perkara ini adalah Moch. Abdul Latief, Ketua Panwaslu Kota Banjar.   “Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap

Empat Komisoner KPU Mimika Diberhentikan

Jakarta, DKPP- Sidang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Selasa (10/12) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada empat komisioner KPU Kabupaten Mimika, Papua. Selain empat komisioner tersebut, DKPP juga memberhentikan Ketua Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Mimika Baru. “Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu I, Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV atas nama Sdr.

Jimly: Suguhkan Ide-Ide Alternatif Untuk Perbaikan Bangsa

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu  (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie merasa miris, ada degradasi kepercayaan kepada proses Pemilu 2014.  Pertama, ada penurunanan citra terhadap politik, politisi dan lembaga politik termasuk partai politik di dalamnya. Kedua, Ada penurunan  partisipasi dalam Pemilukada. Ketiga, ada masalah dalam citra kinerja kelembagaan negara yang akan menjalankan proses Pemilu,

Panel Majelis Marah dalam Persidangan

Panel Majelis Marah dalam Persidangan Jakarta, DKPP– Ketua Panel Majelis sidang DKPP, Saut H Sirait bersama Nelson Simanjuntak dan Ida Budhiati marah dalam persidangan yang digelar pagi ini, Selasa (3/12). Pasalnya, Teradu yang merupakan Ketua Panwascam di Banjar mengaku menjadi Saksi dalam persidangan MK atas rekomendasi dari Pemda karena dirinya merupakan salah satu ketua forum/LSM

NHS: Lihatlah Cara Beracara di DKPP

Banjarmasin, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nur Hidayat Sardini menyarankan kepada ,penyelenggara Pemilu untuk melihat persidangan di DKPP. Pasalnya, bila mengikuti persidangan-persidangan di DKPP akan mendapatkan gambaran bagaimana cara beracara di DKPP. "Beracara di DKPP berbeda dengan di persidangan pada umumnya. Bedanya,  Pengadu boleh menunjuk pengacara, sedangkan Teradu tidak boleh," jelas dia.

Penyelenggara Pemilu Harus Hati-hati Bicara

Banjarmasin, DKPP- Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini memberikan pembekalan kepada 60 anggota KPU kabupaten/ kota  se-Kalimantan Selatan dalam acara Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan Pelaksanaan Tugas Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang diselenggarakan oleh KPU Kalimantan Selatan  di Hotel Royal Jelita ,Jl. Ahmad Yani, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu (30/11). "Sebagai penyelenggara Pemilu berhati-hatilah bicara. Baik

DPR Ketok Palu Peraturan DKPP

Jakarta, DKPP– Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo, akhirnya DPR RI menyetujui Peraturan DKPP terkait Rancangan Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP tentang Tata Laksana Penyelenggara Pemilu dan Rancangan Peraturan DKPP tentang Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik penyelenggara Pemilu di Daerah. Persetujuan tersebut

Nur Said : Perbedaan Barang Bukti Dan Alat Bukti

Batam, DKPP– Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaksanaan Tugas Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu hari kedua sesi siang dimulai pukul 08.30 WIB. Adapun materi pada sesi ini yakni “Tata cara melakukan pemeriksaan administrasi laporan pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu”. Pada sesi ini para peserta diperkenalkan mengenai perbedaan barang bukti dan alat bukti, dengan narasumber Nur Said dari

Rahmad Bagdja: Hanya Bawaslu yang Bisa Menerima Pengaduan

Batam, DKPP-  Salah satu tujuan (Bimtek) Pelaksanaan Tugas Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di Batam, Kepulauan Riau, adalah membekali Bawaslu provinsi untuk menerima pengaduan. Ke depan, pengaduan tidak hanya diterima oleh DKPP, tapi bisa juga melalui Bawaslu provinsi jika pelanggaran dilakukan oleh Panwaslu atau KPU kab/kota. “Yang bisa menerima pengaduan hanya Bawaslu. KPU tidak bisa menerima.