188-PKE-DKPP/VIII/2025
Unduh Putusan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 204-PKE-DKPP/XI/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate, pada Rabu (3/12/2025), pukul 10.00 WIT. Perkara ini diadukan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Masita Nawawi Gani, bersama empat anggotanya, yaitu: Suleman Patras, Adrian
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 189-PKE-DKPP/VIII/2025 di Kantor Panwaslih Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, pada Selasa (2/12/2025) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Zulkifli. Ia mengadukan Ketua KIP Aceh, Agusni, beserta enam anggotanya yaitu; Iskandar Agani, Ahmad Mirza
Yogyakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), J. Kristiadi, mengingatkan bahwa integritas penyelenggara pemilu harus berakar pada etika politik yang menuntut sikap jujur, amanah, dan siap untuk mundur. Hal itu disampaikannya saat menjadi keynote speaker dalam “Seminar Nasional: Integritas Penyelenggara Pemilu dan Masa Depan Demokrasi Indonesia”, di Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), pada
Serang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyelenggarakan seminar nasional bertajuk “Integritas Penyelenggara Pemilu dan Masa Depan Demokrasi Indonesia” di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (FH Untirta), Kabupaten Serang, Rabu (26/11/2025). Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama antara DKPP dan Untirta. Anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, hadir sebagai narasumber dalam seminar yang diikuti
Surakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Universitas Sebelas Maret (UNS) menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk Penguatan Demokrasi dan Integritas Pemilu di Indonesia. Penandatanganan ini dilakukan di Aula Gedung 3 Fakultas Hukum UNS, Kota Surakarta, Kamis (27/11/2025). MoU
Denpasar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyambut baik rencana pembentukan undang-undang pemilu yang baru maupun revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, menyebut bahwa momentum pembentukan peraturan kepemiluan yang baru maupun revisi Undang-Undang Pemilu,sudah tepat. Yakni dilakukan pasca pelaksanaan pemilu dan pilkada tahun 2024.
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menerima sebanyak 206 pengaduan dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilihan umum dari Januari hingga November 2025. Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan sudah ada 191 perkara dari 206 total aduan yang selesai disidangkan. Selengkapnya baca di sini Sumber: Tempo.com Dipublikasikan 24 November 2025