Bandar Lampung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 83-PKE-DKPP/V/2024 di Kantor KPU Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, pada Jumat (11/7/2024). Perkara ini diadukan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Iskardo P. Panggar beserta enam Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, yaitu Suheri, Imam Bukhori, Tamri,
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap tiga perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Ketiga perkara tersebut, yaitu perkara Nomor 102-PKE-DKPP/V/2024, 106-PKE-DKPP/V/2024, dan 128-PKE-DKPP/VII/2024, akan diperiksa secara terpisah di Kota Palembang pada periode 15-16 Juli 2024. Berikut rincian dari ketiga perkara
Bandar Lampung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Fakultas Hukum Universitas Lampung menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait penguatan pendidikan Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pada Jumat (12/7/2024). PKS tersebut ditandatangani oleh Sekretaris DKPP David Yama dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung (Unila) M. Fakih.Kerja sama ini mencakup riset, seminar, magang, serta penggunaan fasilitas
Bandar Lampung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Universitas Lampung (Unila) menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait penguatan demokrasi dan integritas Pemilu. Penandatanganan MoU dilakukan oleh Ketua DKPP Heddy Lugito dan Rektor Unila Prof. Lusmelia Afriani di Gedung Rektorat Unila, Kota Bandar Lampung, pada Kamis (11/7/2024). Ketua DKPP Heddy Lugito
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 108-PKE-DKPP/V/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Kota Jayapura, Kamis (11/7/2024). Perkara ini diadukan oleh seorang jurnalis bernama Ifo Rahabav yang memberikan kuasa kepada Juendi Leksa Utama, Alian Setiadi, Masum Irva’i, dan Wido Zuwika. Pengadu
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa 9 penyelenggara Pemilu Kabupaten Yahukimo atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan perkara nomor 113-PKE-DKPP/V/2024 yang diadukan Mesakh Mirin. Mesakh Mirin mengadukan Penas Bahabol, Panus Yahuli, Manius Bahabol, Saul Ossu, dan Yan Kabak (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Yahukimo) sebagai Teradu I sampai V
Jayapura, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 95-PKE-DKPP/V/2024 di Markas Polda (Mapolda) Provinsi Papua, Kota Jayapura, Rabu (10/7/2024). Perkara ini diadukan oleh Melkianus Laviano Doom dan Keven Totouw yang memberikan kuasa kepada Yulistian Dewi Widiastuti dan Abdul Haris. Para Pengadu mengadukan Barnabas
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 93-PKE-DKPP/V/2024 di Markas Polda Provinsi Papua, Kota Jayapura, pada Rabu (10/7/2024). Perkara ini diadukan oleh Simon Petrus Balagaise. Ia mengadukan sembilan penyelenggara Pemilu, antara lain Yati Henuk, Irwan Awaludin, Karolus Fofid dan M. Saifuloh (Ketua
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan dua Anggota Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 97-PKE-DKPP/V/2024 di Kantor KPU Provinsi Papua, Kota Jayapura, Rabu (10/7/2024). Ketua dan dua Anggota Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah yang diperiksa bernama Alfius Karoba (Ketua), Allo
Jayapura, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 96-PKE-DKPP/V/2024 di Markas Polda (Mapolda) Papua, Kota Jayapura, Selasa (9/7/2024). Perkara ini diadukan oleh Koordinator Sekretariat (Korsek) Bawaslu Kabupaten Nabire bernama Sofintje Bonay, yang memberikan kuasa kepada La Ode Muhammad Rusliadi Suhi dan Anugrah Pata.