Ambon, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 55-PKE-DKPP/II/2021 di Kantor Bawaslu Provinsi Maluku, Kota Ambon, Jumat (19/2/2021). Perkara ini diadukan oleh Nikolas Johan Kalikily yang memberikan kuasa kepada Urbanus Mamu. Pengadu mengadukan Ketua KPU Kabupaten Maluku Barat Daya, Yakob Alupatti Demny sebagai
Ambon, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 56-PKE-DKPP/II/2021 di Kantor Bawaslu Provinsi Maluku, Kota Ambon. Perkara ini diadukan oleh Hendra Jamlaay. Pengadu melaporkan Mustafa Darakay, Yoseph Sudarso Labok, Kenan Rahalus, Tina Jofia Putnarubun, Muhammad Adjir Kadir, dan Jamal Renyaan (Ketua dan Anggota
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 21-PKE-DKPP/I/2021. Perkara ini diadukan oleh Pieters Kondjol dan Madun P. Narwawan yang memberikan kuasa kepada Yustian Dewi Widiastuti, Betsy Rachel Imkotta, Deden Supriyadi, Lutfi Rabudian, dan Bastian Noor Pribadi sebagai Pengadu. Pengadu mengadukan Ester
Batam, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 34-PKE-DKPP/I/2021 pada Jumat (19/2/2021) pukul 14.00 WIB di Kantor Bawaslu Kota Batam. Perkara ini diadukan oleh Fisman F. Gea. Pengadu melaporkan Ketua dan Anggota KPU Kota Batam yakni Herigen Agusti, William Seipattiratu, Jernih Millyati
Jember, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 25-PKE-DKPP/I/2021 pada Jumat (19/2/2020) pukul 14.00 WIB di ruang sidang KPU Kabupaten Jember. Perkara ini diadukan oleh Heru Prastiono. Pengadu melaporkan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Jember yakni Imam Thobroni Pusaka, Devi Aulia, Dwi
Jember, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 24-PKE-DKPP/I/2021 pada Jumat (19/2/2020) pukul 14.00 WIB di ruang sidang KPU Kabupaten Jember Perkara ini diadukan oleh Cahya Adi Saputra melalui kuasanya Heru Prastiono. Pengadu melaporkan Anggota KPU Kabupaten Jember, Achmad Susanto sebagai
Semarang, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 26-PKE-DKPP/I/2021 pada Jumat (19/2/2021) pukul 09.00 WIB di Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah. Perkara ini diadukan oleh Kepala Bagian Prokompim Sekretariat Daerah Kabupaten Blora, Mulyowati. Dalam perkara ini, Mulyowati memberikan kuasanya kepada Pujianto. Teradu
Batam, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 27-PKE-DKPP/I/2021 pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Bawaslu Kota Batam. Perkara ini diadukan oleh Sapta Priyono melalui kuasanya Johnson Panjaitan, dkk. Pengadu melaporkan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bintan yakni Febriadinata (Teradu I) dan
Bandung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 135-PKE-DKPP/XI/2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis (18/2/2021). Perkara 135/2020 ini diadukan oleh Andri Yudha Prawira. Pengadu melaporkan Anggota Bawaslu Kabupaten Bandung, Hedi Ardia selaku Teradu. Pengadu menuturkan telah disudutkan oleh Teradu
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 26-PKE-DKPP/I/2021. Perkara ini diadukan oleh Kepala Bagian Prokompim Sekretariat Daerah Kabupaten Blora, Mulyowati. Dalam perkara ini, Mulyowati memberikan kuasanya kepada Pujianto. Pihak yang diadukan dalam perkara ini adalah Ketua dan empat Anggota Bawaslu