Ternate, DKPP – Posisi media sangat penting dan strategis, bahkan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Muhammad berpendapat isi media sangat tajam dibandingkan dengan ujung pedang. Media dapat digunakan sebagai alat untuk ‘melangitkan’ atau ‘memopulerkan’ seseorang. Prof Muhammad menyampaikan hal ini pada acara Ngetren Media DKPP (Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan media) yang digelar
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 155-PKE-DKPP/XI/2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, pada Senin (14/12/2020). Perkara ini diadukan Hendra Dalimunthe, salah satu bakal calon Wakil Walikota Tanjungbalai dari jalur perseorangan. Hendra mengadukan Luhut Parlinggoman Siahaan, Bob Friandy, dan
Medan, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr Alfitra Salamm APU menegaskan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 berjalan dengan sukses. Ia pun menyebut ada peran media massa dalam menyukseskan Pilkada serentak yang diadakan dalam pandemi Covid-19 ini. ”Media sangat berperan dalam menyukseskan Pilkada kali ini khususnya dalam meningkatkan partisipasi pemilih,” kata Alfitra dalam acara
Padang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 159-PKE-DKPP/XI/2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Padang, Senin (14/12/2020). Perkara ini diadukan oleh Liasson Officer (LO) Tim Kampanye Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 1 Pilkada Dharmasraya, Panji Mursyidan-Yosrisal, yaitu Fadli Aulia. Fadli
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 160-PKE-DKPP/XI/2020 pada Senin (14/12/2020) pukul 13.00 WIB. Perkara ini Pengadunya adalah Anggota DPD PAN Kota Bukittinggi, Fauzan Haviz. Ia mengadukan delapan penyelenggara pemilu Kota Bukittinggi, yang terdiri dari lima Anggota KPU Kota Bukittinggi dan
Makassar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 177-PKE-DKPP/XI/2020 di Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Kota Makassar, Senin (14/12/2020) pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh Faisal Tanjung yang berasal dari Badan Advokasi dan Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (BAIN HAM
Kendari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 133-PKE-DKPP/X/2020 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, pada Senin (14/12/2020). Perkara ini diadukan oleh Sardin yang memberikan kuasa kepada Heris Ramadan. Ia mengadukan La Golonga selaku Teradu yang merupakan Anggota Bawaslu Kabupaten Kolaka
Ternate, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 156-PKE-DKPP/XI/2020 di Kantor KPU Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate, Senin (14/12/2020) pukul 09.00 WIT. Dalam sidang ini, DKPP memeriksa Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Halmahera Utara, yaitu Rafli Kamaluddin, Ahmad Idris dan Iksan Hamiru masing-masing
Medan, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salamm, APU mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara pemilu di seluruh Indonesia, KPU maupun Bawaslu telah sukses melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2020. Meski pilkada serentak dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19, partisipasi pemilih cukup tinggi. Di beberapa daerah yang melaksanakan pilkada, partisipasi pemilih mencapai 70%. Hal
Ternate, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar ‘Rapat Persiapan Sidang dan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu’ di Kota Ternate pada Minggu (13/12/20) malam. Dalam rakornis tersebut Ketua DKPP, Prof. Muhammad menyampaikan harapannya agar seluruh kepala daerah yang telah dipilih di sembilan provinsi dan 269 kabupaten/kota se-Indonesia (minus Kab. Boven Digoel yang ditunda pelaksanaannya_red)