Alfitra Salamm: ASN Dilematis dan Netralitas Setengah Hati

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar acara bedah buku yang berjudul Netralitas ASN Meluruskan Hak Politik Warga Negara yang ditulis oleh Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm. Bedah buku dilaksanakan di Hotel Millenium, Jakarta Pusat, bersamaan dengan digelarnya Rapat Koordinasi Nasional Tim Pemeriksa Daerah (Rakornas TPD) dan Laporan Kinerja DKPP 2020 pada Sabtu

DKPP Apresiasi Dukungan Penuh Kemendagri Dalam Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu DKPP

Jakarta, DKPP − Penyampaian Laporan Kinerja Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Tahun 2020 merupakan agenda rutin diselenggarakan setiap akhir tahun. Selain untuk menjaga tradisi laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas DKPP atas pelaksanaan amanat konstitusi dan undang-undang pemilu. Hal ini dikatakan Bernad Dermawan Sutrisno, Sekretaris DKPP saat menyampaikan laporan.  “Dalam penyusunan laporan kinerja tahun 2020, DKPP

Prof. Muhammad: Hukum Yang Dipatuhi Secara Tepat, Benar Dan Ditegakkan Adalah Etika Tertinggi

Jakarta, DKPP − DKPP RI menggelar acara Peluncuran dan Bedah Buku Karya Ketua DKPP,  Prof. Muhammad berjudul ‘Etika & Pemilu Demokratis’ pada Sabtu (19/12/2020) di Redtop Hotel and Convention Centre, Jakarta pukul 08.30 WIB. Penulisan buku ini dilatarbelakangi keresahan Prof. Muhammad karena terlalu banyak orang mempertentangkan hukum dan etika, dan hanya sedikit yang bisa menganggap

DKPP Bedah Tiga Buku Karya Prof. Teguh Prasetyo

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengadakan acara bedah buku yang ditulis oleh Anggota DKPP, Prof. Teguh Prasetyo di Hotel Aryaduta, Jakarta, Sabtu (19/12/2020). Terdapat tiga buku yang dibedah dalam kegiatan ini, yaitu “Teori Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat”, “Filsafat Pemilu Untuk Pemilu Bermartabat”, dan “Orientasj Penegakan Etik Untuk Penyelenggara Pemilu Bermartabat”. Ketiga

Prof. Teguh Prasetyo Sebut Etika dan Filsafat Akan Wujudkan Pemilu Martabat

Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Teguh Prasetyo mengajak Tim Pemeriksa Daerah (TPD) di seluruh Indonesia untuk membangun demokrasi melalui etika guna terciptanya pemilu yang bermartabat. Menurutnya, diperlukan rekonsiliasi nilai yang luar biasa untuk mengubah status pemilu atau pilkada dari rumit, menjadi bermartabat. Hal ini disampaikan Teguh dalam acara Pembukaan Rapat

Ida Budhiati Ajak TPD Siapkan Diri Jelang Tahun Pembaruan Hukum Pemilu

Jakarta, DKPP – Pasca pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengajak Tim Pemeriksa Daerah (TPD) untuk mempersiapkan diri menyongsong tahun pembaruan hukum pemilu. Anggota DKPP, Dr. Ida Budhiati mengatakan pembaruan hukum pemilu sudah dimulai tahun 2020 ini. Kemungkinan besar pembahasan akan lebih intensif di tahun 2021 mendatang. Ajakan tersebut disampaikan Ida

Alfitra Salamm: Lapkin DKPP Dapat Dijadikan Dasar Kebijakan KPU dan Bawaslu

Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Alfitra Salamm berpendapat bahwa jajaran KPU serta Bawaslu di seluruh Indonesia harus menguatkan komunikasi dan koordinasi guna menguatkan demokrasi Indonesia. Menurutnya, seringkali masih terjadi perbedaan tafsir di antara kedua lembaga tersebut, khususnya di daerah, terhadap regulasi atau peraturan terkait tahapan pemilu maupun pilkada. Ia juga

Sekretaris DKPP: Tujuan Rakornas TPD dan Lapkin 2020 Adalah Transparansi Kinerja DKPP

Jakarta, DKPP – Sekretaris Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Bernad Dermawan Sutrisno mengungkapkan Rapat Koordinasi Nasional Tim Pemeriksa Daerah (Rakornas TPD) dan Penyampaian Laporan Kinerja (Lapkin) DKPP 2020 merupakan rangkaian kegiatan dengan Bimbingan Teknis Tim Pemeriksa Daerah (Bimtek TPD) Regional I, II, dan III yang digelar Medan, Surabaya, dan Makassar beberapa waktu yang lalu. Hasil

LAPORAN KINERJA DKPP TAHUN 2020 “MENGAWAL INTEGRITAS PENYELENGGARAAN PILKADA SERENTAK 2020  DI TENGAH PANDEMI”

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menyelenggarakan kegiatan “Penyampaian Laporan Kinerja (Lapkin) DKPP Tahun 2020” sebagai bentuk laporan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DKPP mengemban amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam menerima, memeriksa, dan memutus pengaduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Sebagai wujud nyata melaksanakan

DKPP Periksa Tujuh Penyelenggara Pemilu Kab. Jayawijaya Terkait Dugaan Perubahan Suara

Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa tujuh penyelenggara pemilu Kabupaten Jayawijaya dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 157-PKE-DKPP/XI/2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Jayapura, Kamis (17/12/2020). Tujuh penyelenggara pemilu ini terdiri dari lima Anggota dari KPU Kabupaten Jayawijaya dan dua Anggota dari Bawaslu Kabupaten Jayawijaya.