“Wujudkan Pemilu Berintegritas”

Bagi Profesor Dr. Muhammad, SIP, M.Si, pemilu yang berintegritas menjadi salah satu ukuran utama demokrasi suatu negara. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2012-2017 ini meyakini, pemilu yang berintegritas salah satunya ditentukan oleh penyelenggara pemilu yang juga berintegritas.

Menurut Muhammad, selalu ada potensi penyelenggara pemilu melenceng dari tugas dan kewajibannya serta memihak peserta pemilu. “Bagaimanapun, penyelenggara pemilu adalah manusia biasa. Ada sisi baik dan potensi jahat pada diri mereka,” katanya suatu kali.
Toh Muhammad menilai tak perlu ada kekhawatiran berlebihan terhadap integritas penyelenggara pemilu. Sebabnya, ada lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang menegakkan kode etik bagi para anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu hingga ke level bawah. “DKPP tidak akan segan menjatuhkan sanksi pemecatan untuk anggota Bawaslu serta KPU dan jajarannya yang terbukti melanggar kode etik,” katanya.

Doktor Ilmu Politik yang tamat dari Universitas Airlangga, Surabaya, ini berpendapat, integritas penyelenggara pemilu juga harus didukung oleh regulasi yang jelas dan tegas, peserta pemilu yang kompeten, serta birokrasi yang netral. Sayangnya, kata Muhammad, aturan pemilu di Indonesia kerap abu-abu sehingga berpotensi menimbulkan berbagai persoalan.
Dia mencontohkan, para peserta pemilu kerap menggunakan istilah “sosialisasi” untuk menghindari tudingan kampanye di luar aturan. “Regulasi pemilu itu harus tegas dan jelas, hitam-putih, tidak boleh abu-abu. Harusnya ke depan pemerintah dan DPR selaku pembuat undang-undang bisa memperbaiki hal ini,” kata Muhammad.

Lahir di Makassar, 17 September 1971, suami dari Lubena Umar Alahaddad ini memang menaruh perhatian pada pemilu yang berintegritas. Kiprahnya di bidang politik dan terutama pemilu, sudah berjalan lama. Dia menjabat Ketua Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin, Makassar, periode 2010-2012. Muhammad menjabat Ketua Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum 2009. Tiga tahun kemudian, Komisi II DPR memilihnya sebagai komisioner Bawaslu RI dengan suara terbanyak.

Usianya masih 43 tahun saat Universitas Hasanuddin mengukuhkan gelar guru besar kepada Muhammad pada 28 Februari 2015. Kala itu, Muhammad membacakan pidato ilmiah berjudul “Mewujudkan Akuntabilitas Pemilihan Umum yang Berkualitas dan Berintegrasi melalui Transformasi Sistem Pemilihan Umum”. Sejumlah tokoh seperti Wakil Presiden Jusuf Kalla, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, dan Ketua Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Romahurmuziy ikut menghadiri pengukuhan tersebut.

Muhammad juga pernah mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya X yang menandai kesetiaannya menjadi pegawai negeri sipil. Empat hari menjelang peringatan kemerdekaan Indonesia ke-70, Presiden Joko Widodo menganugerahi Muhammad Tanda Kehormatan Bintang Penegak Demokrasi di Istana Presiden. Penghargaan itu diberikan bagi mereka yang dianggap berjasa di bidang sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bidang lain yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. “Di manapun saya bertugas, saya akan coba memberikan yang terbaik,” kata Muhammad. [***]

Dua kali sudah Dr. Harjono, SH., MCL menggantikan Profesor Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. MH. Pertama, pada 24 Maret 2009, Harjono disumpah menjadi Hakim Konstitusi karena Prof. Jimly mundur pada 6 Oktober 2008. Lalu pada 12 Juni 2017, setelah dilantik Presiden Joko Widodo sebagai anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, Harjono dipilih oleh para koleganya menjadi ketua lembaga tersebut, posisi yang sebelumnya dijabat Prof. Jimly. “Saya bersyukur karena ini warisan Pak Jimly. Biasanya Pak Jimly memberikan warisan yang baik,” kata Harjono.

Kesederhanaan dan rendah hati memang menjadi cerminan keseharian Harjono. Bagi putra Nganjuk, Jawa Timur yang lahir pada 31 Maret 1958 tersebut, kesederhanaan menjadi pangkal kearifan sekaligus menjadi kunci menjaga komitmen dan konsistensi. Ketika dilantik sebagai hakim konstitusi, doa yang pertama kali diucapkan adalah, “Ya Allah, kuatkanlah mental hamba-Mu.”
Pengalaman hidup agaknya membuat Harjono mengerti betul arti kesederhanaan. Setelah Mengalami kesulitan ekonomi saat SMA, anak pertama dari sembilan bersaudara buah pernikahan Adi Soedarmo dan Soewarni ini harus ikut pamannya yang bertugas di Pusat Pendidikan Peralatan TNI Angkatan Darat di Cimahi, Jawa Barat. Harjono bahkan rela berjualan sayur untuk menambah uang sakunya.

Dia lalu pindah ke SMAN 5 Surabaya dan tinggal di rumah berdinding anyaman bambu dan beralas tanah. Melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, tempat yang sama saat dia mendapat gelar doktor, Harjono rajin membaca diktat stensilan karena tak sanggup membeli buku. “Saya juga bekerja sambilan sebagai penghitung barang bangunan,” katanya.
Toh kegigihannya membuahkan hasil. Dia meraih predikat mahasiswa teladan se-Airlangga. Kemampuan intelektualnya diakui oleh pihak kampus sehingga dia diangkat menjadi asisten dosen berstatus calon pegawai negeri sipil meskipun kuliahnya belum usai. Harjono dipercaya mengajar mata kuliah hukum tata pemerintahan. Mantan anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ini bahkan berhasil meraih beasiswa kuliah master di Southern Metodist University, Dallas, Texas, Amerika. Di sana dia menempuh program Master of Comparative Law bersama Bagir Manan yang kelak memimpin Mahkamah Agung.

Pada Pemilihan Umum 1999, suami dari Siti Soendari ini terpilih sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai utusan daerah Jawa Timur. Sebenarnya, Harjono bisa saja melenggang ke Senayan karena politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Soetjipto, mengajaknya menjadi calon legislator. Tapi Harjono tak mau meninggalkan pekerjaannya sebagai dosen di Airlangga.

Pengalaman ayah empat anak ini di bidang hukum tak terhitung lagi. Tak hanya mengajar, Harjono pernah menjadi anggota kehormatan Pusat Studi HAM Airlangga, anggota Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, tim ahli Redaksi Umum Harian Surabaya Post, dan tim ahli Departemen Kehakiman dalam Penyusunan RUU Kewarganegaraaan serta tim ahli perancang Peraturan Daerah Kota Surabaya.

Dia juga terlibat dalam empat tahap perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sejak 1999-2002. Sejumlah rumusan pasal konstitusi merupakan hasil pemikirannya. Seperti pasal yang mengatur syarat calon presiden dan wakil presiden, serta klausul pembahasan rancangan undang-undang oleh DPR dan presiden. Yang paling fundamental adalah rumusan di pasal 1 ayat 2 yang menghapus superioritas MPR sebagai lembaga tertinggi negara: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Periode 2003-2008, Harjono menjadi hakim konstitusi dan pernah menjabat Wakil Ketua MK.

Harjono memahami Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ikut bertanggung jawab menghasilkan pemilu yang berkualitas. Caranya, menjaga penegakan kode etik penyelenggara pemilu. Dia berjanji lembaganya akan tegas menindak personel Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Termasuk, memberhentikan penyelenggara yang lancung. “Sanksi yang kami berikan bukan karena penyelenggara tak bekerja, tapi karena sudah tak memenuhi syarat menjadi penyelenggara yang jujur dan adil,” kata Harjono.

Institusi

KELEMBAGAAN DKPP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan, Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan

Sejarah DKPP

Sejarah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bermula dari pembentukan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU). Lembaga ini dibentuk berdasarkan UU 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. DK-KPU tersebut bersifat ad-hoc, dan merupakan bagian dari KPU. DK-KPU dibentuk untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya

Beranda

Pengaduan Daftar Pengaduan Sidang Jadwal Sidang Risalah Sidang Pemeriksaan Putusan Hasil Putusan DKPP RI “Untuk Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu”.DKPP RI “Untuk Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu”. Aktivitas AktifitasKetua Majelis Sidang DKPP Beri Catatan Kepada Teradu Yang Tidak hadir Tanpa Keterangan21/02/2020Author DioJayapura, DKPP – Ketua majelis sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof.