Etika Bangsa Dalam Perspektif Agama

Etika Bangsa Dalam Perspektif Agama

Tuesday, 04 December 2012

Jakarta, DKPP – Acara Sosialisasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan Lembaga Keagamaan telah memasuki hari kedua pada Selasa 4/12. Acara yang dibuka oleh Ketua DKPP, Prof. Jimly Asshiddiqie Senin 3/12 malam ini dihadiri oleh perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Konferensi Wali Gereja Indonesia, Perwakilan Umat Budha Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia.

Pada sessi pertama dan kedua dipaparkan materi Etika Berbangsa dalam perspektif agama Islam, Kristen dan Katolik. Bertindak selaku narasumber antara lain Drs. Slamet Efendi Yusuf (PBNU), Drs. H. Manajer Nasution (MUI), Pdt. DR. Andreas Yewangoe (Ketua Umum PGI) dan Romo Toto Subagyo, MA (KWI) dengan moderator DR. Zainal Arifin Hosein tenaga ahli DKPP, dan Jeirry Sumampow.

“Etika moral itu mendasari tingkah laku yang mendorong tercapainya kemasalahatan umat. Islam meletakkan etika sebagai pangkal dari segala sumber keilmuan, karenanya dalam mewujudkan Pemilu yang jujur, adil, bebas, dan rahasia harus dibenahi sistem bernegara kita ini. Sistem yang demokratis dasarnya Pancasila. Perlu ada mekanisme yang sesuai dengan etika bangsa terkait pengisian jabatan-jabatan”, kata Slamet Efendi Yusuf salah satu pemapar pada sessi pertama.

Antusiasme peserta terlihat dari sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada narasumber. Pertanyaan tajam seputar etika dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai dasar etik berbangsa yang telah mengalami penyelewengan pasca reformasi, rekam jejak pejabat hingga pertanyaan kritis sdri. Leni dari (PGI) tentang independensi anggota DKPP yang dipilih oleh anggota DPR mengingat bahwa DPR dipenuhi oleh politisi partai yang memiliki kepentingan pragmantis.

Pada akhir sessi diskusi menyimpulkan bahwa nilai-nilai ajaran agama harus meresap dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara selain itu Pancasila harus dijadikan acuan dalam kehidupan etika berbangsa. [DW]