Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 81-PKE-DKPP/II/2025 di Polda Papua, Jayapura, pada Kamis (19/6/2025). Perkara ini diadukan oleh Apolos Bagau yang memberikan kuasa kepada Nahar A. Nasada dan Azham Idham. Teradu dalam perkara ini adalah Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya, Nolianus
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 80-PKE-DKPP/II/2025 di Polda Papua, jayapura, pada Rabu (18/6/2025). Perkara ini diadukan oleh Margaretha Sara Fauubun terhadap Ketua Bawaslu Kota Jayapura, Frans J. Rumsarwir (teradu II), serta dua anggotanya, Yohanis Kia Masan (teradu I) dan Rinto
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjadwalkan pemeriksaan tambahan terhadap dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Provinsi Papua. Sidang pemeriksaan kedua perkara tersebut akan dilaksanakan secara terpisah pada 18 – 19 Juni 2025 di Polda Papua, Jayapura. Kedua perkara ini melengkapi empat perkara lain yang lebih dahulu dijadwalkan dalam
Gorontalo – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan untuk tidak melanjutkan sidang pemeriksaan terhadap Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Nomor 75-PKE-DKPP/II/2025 yang digelar di KPU Kota Gorontalo, Gorontalo, Selasa (3/6/2025). Ketua Majelis, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, menjelaskan bahwa meski DKPP memiliki kewenangan untuk
Palu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kedua pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam perkara nomor 90-PKE-DKPP/II/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, Selasa (27/5/2025). Perkara ini diadukan oleh Taslim dan Asgar Ali K, yang memberikan kuasa kepada Ruslan, Abdul Aziz Billah D, Sumardi, Hairullah, Isman, dan
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 122-PKE-DKPP/IV/2025 di Kantor DKPP Jakarta, pada Selasa (27/5/2025) pukul 09.00 WIB. Pengadu dalam perkara ini adalah Wilson Darol Haumahu. Ia memberikan kuasa kepada Afrianda Anugra Marsi Gumay dan Ryan Julianto. Pengadu mengadukan Anggota Bawaslu
Jayapura – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan untuk tidak melanjutkan sidang pemeriksaan terhadap Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Mimika dalam perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Nomor 72-PKE-DKPP/II/2025 yang digelar di Mapolda Papua, Jayapura, Kamis (22/5/2025). “Saudara-saudara teradu, pihak terkait, tadi pagi kami menerima surat pencabutan perkara. Surat pencabutan ini tertanggal 20
Ambon, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 270-PKE-DKPP/X/2024 secara hibrida, Rabu (21/5/2025). Pengadu dalam perkara ini adalah Sovianto Pattiheuwean yang memberikan kuasa kepada Asnasian Polatu dan Noija Fileo Pistos. Sedangkan pihak yang diadukan adalah Ketua Bawaslu Kota Ambon, Alberth J. Talabessy. Teradu
Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam Perkara Nomor 49-PKE-DKPP/I/2025 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, pada Selasa (20/5/2025). Perkara ini diadukan oleh Indra Setiawan. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuasin, Siti Holijah (teradu I), beserta empat anggotanya: April Yadi, Muslim,
Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam Perkara Nomor 317-PKE-DKPP/XII/2024 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, pada Senin (19/5/2025). Perkara ini diadukan oleh Aman Mahmud, yang memberikan kuasa kepada Zulfatah, Marta Dinata, dan Ruli Ariansyah. Pihak yang diadukan adalah Anggota Bawaslu