Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu Perkara Nomor 314-PKE-DKPP/X/2019, sidang bertempat di kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kamis (28/11/2019), pukul 09.00 WIB. Pengadu pada perkara tersebut adalah Ahmad Sulaeman. Sedangkan Teradunya adalah Ketua dan Anggota KPU Kab. Subang masing-masing atas nama Suryaman, Ratih
Papua, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk Perkara Nomor 301-PKE-DKPP/IX/2019, di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Jalan Taman Imbi, Kota Jayapura, Sabtu (23/11/2019) Pukul 18.00 WIT. Pengadu Perkara Nomor 301-PKE-DKPP/IX/2019 adalah Hendrik Lambert Maniagasi, Calon Anggota DPRD Kabupaten Waropen Periode 2019-2024 dari Partai Amanat
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan Anggota KPU Nduga untuk Perkara Nomor 282-PKE-DKPP/IX/2019 di Ruang Sidang Bawaslu Provinsi Papua, Jalan Taman Imbi, Kota Jayapura, Sabtu (23/11/2019) Pukul 15.00 WIT. Selaku ketua majelis Prof Teguh Prasetyo, dan Anggota Majelis Tim Pemeriksa Daerah Provinsi Papua: Feggie Y. Wattimena (unsur masyarakat), dan Amandus
Papua, DKPP – Penyelenggara Pemilu sangat berpotensi diadukan oleh berbagai pihak ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hal ini sering menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian penyelenggara Pemilu jika harus bersidang di DKPP. Menjawab kekhawatiran ini, Anggota DKPP Prof. Prof Teguh Prasetyo memberikan saran saat bersidang di DKPP. Dia menyampaikan saran ini saat Rapat Persiapan Teknis Sidang
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan agenda pembacaan 18 Putusan terhadap 18 Perkara di Ruang Sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat pada Rabu (20/11/2019) pukul 13.30 WIB. Dalam sidang ini, DKPP memberikan sanksi berupa Pemberhentian Tetap untuk 8 (delapan) penyelenggara pemilu. Mereka
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr Alfitra Salamm mengungkapkan bahwa persoalan terkait proses Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) paling banyak terjadi di tingkat kabupten/kota dan bukan provinsi. Hal ini disampaikan saat menjadi salah satu narasumber dalam acara ‘Evaluasi Penyelenggaraan Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019’, acara ini
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Gedung DPR/MPR, Senayan Jakarta, Rabu (11/9/2019) pukul 10.00 WIB.Hadir dari DKPP Ketua, Dr. Harjono bersama Prof. Teguh Prasetyo, Prof. Muhammad, Dr. Alfitra Salamm, Dr. Ida Budhiati selaku Anggota DKPP. Agenda rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk Perkara Nomor 269-PKE-DKPP/VIII/2019, di Kantor Bawaslu Sumatera Utara, Selasa (19/11/2019). Sidang pemeriksaan ini adalah yang kedua kali tanpa kehadiran Pengadu, setelah pada sidang pemeriksaan pertama, Senin, 14 Oktober 2019, Pengadu menyampaikan berhalangan hadir. Dalam sidang kedua
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda Pembacaan 18 Putusan terhadap 18 Perkara di ruang sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat pada Rabu (20/11/2019) pukul 13.30 WIB. Menurut Sekretaris DKPP Bernad D Sutrisno, semua perkara yang akan diputus merupakan perkara-perkara
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu untuk Perkara Nomor 269-PKE-DKPP/VIII/2019. Teradu pada perkara tersebut adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan, yakni Panataran Simanjuntak, Syawalludin Lubis, Effendi Rambe, Kemry Safii, dan Zulhajji Siregar. Kelimanya diadukan oleh Mahmuddin melalui kuasanya Bambang Suroso. Pada