Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 189-PKE-DKPP/VIII/2025 di Kantor Panwaslih Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, pada Rabu (15/10/2025) pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh Zulkifli. Ia mengadukan Ketua KIP Aceh, Agusni, beserta enam Anggotanya yaitu; Iskandar Agani, Ahmad Mirza
Gorontalo, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 187-PKE-DKPP/VIII/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, pada Kamis (9/10/2025) pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh Kahar Sahidadi. Ia mengadukan Anggota KPU Kota Gorontalo, Junaidi Yusrin. Dalam sidang kali ini pengadu tidak menghadiri
Gorontalo, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menjadi narasumber dua kegiatan yang diselenggarakan Bawaslu Ende dan Bawaslu Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada Rabu (8/10/2025). Dalam kedua kegiatan yang dilaksanakan secara daring, orang yang akrab disapa Raka Sandi menyampaikan materi terkait “Pentingnya evaluasi untuk memperkuat kelembagaan dengan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 187-PKE-DKPP/VIII/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, pada Kamis (9/10/2025) pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh Kahar Sahidadi. Ia mengadukan Anggota KPU Kota Gorontalo, Junaidi Yusrin. Menurut pengadu, saat ini teradu menjadi
Jakarta, DKPP – Anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, menegaskan komitmen DKPP dalam memegang teguh standar etik dalam penyelenggaraan pemilu. Hal tersebut disampaikan Raka Sandi dalam diskusi publik dengan tema “Menakar Kemandirian KPU Menyusun Regulasi Teknis”, yang diselenggarakan oleh Koalisi Pewarta Pemilu dan Demokrasi (KPPD), di Kantor KPU RI, Jakarta (2/10/2025). Menurut Raka
Jakarta, DKPP – Sekretaris DKPP, Syarmadani, menyampaikan peran DKPP memiliki mandat dari undang-undang untuk menjaga integritas dan etika penyelenggara pemilu. Hal tersebut disampaikan saat menjadi narasumber dalam kegiatan Forum Diskusi Terpumpun Sistem Pemilu Di Indonesia yang diselenggarakan oleh KPU RI dengan tema Pemisahan Dua Fase Pemilu Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PPU-XXII/2024 Terhadap Manajemen dan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Serah Terima Jabatan (Sertijab) Sekretaris DKPP dari David Yama ke Syarmadani di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Kamis (25/9/2025) Dalam sambutannya, Syarmadani menegaskan siap membangun DKPP bersama seluruh stakeholder untuk internal dan eksternal dalam menjalankan dan mempertajam fungsi kesekretariatan DKPP di masa yang akan datang. “Mari bersama-sama
Samarinda, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan dua Anggota Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu dalam sidang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 142-PKE-DKPP/IV/2025 di Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Kota Samarinda, Rabu (24/9/2025). Ketua dan dua Anggota Bawaslu Kabupaten Mahakam tersebut adalah Saaludin (Ketua), Leander Awang Ajaat
Palu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu (KEPP) perkara Nomor 176-PKE-DKPP/VII/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, Rabu (24/10/2025). Perkara ini diadukan oleh Saiful, Faturahman, dan Safira Hikma yang memberikan kuasa kepada Imansyah. Pengadu mengadukan Ketua KPU Kabupaten Sigi, Soleman (Teradu I) dan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan ketua kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai, Stepanus Gobai, karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sanksi tersebut dibacakan Ketua Majelis, J. Kristiadi, dalam sidang pembacaan putusan untuk sebelas perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Senin (22/9/2025). “Menjatuhkan