Makassar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan atas dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 103-PKE-DKPP/III/2025 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kamis (4/9/2025). Perkara ini diadukan oleh Akbar Nur Arfah. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Bulukumba, Bakri Abu Bakar (teradu I), beserta dua anggotanya yaitu;
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan vonis berat berupa “tidak layak menjadi penyelenggara pemilu untuk periode berikutnya” kepada Ketua dan tiga Anggota Panwaslih Kota Banda Aceh pada Pilkada 2024. Vonis itu dibacakan dalam sidang pembacaan putusan untuk sembilan perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Rabu (3/9/2025). Keempat orang yang dijatuhi vonis
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 103-PKE-DKPP/III/2025 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, pada Kamis (4/9/2025) pukul 10.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh Akbar Nur Arfah. Pengadu mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Bulukumba, Bakri Abu Bakar (teradu I), beserta
Bandung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 180-PKE-DKPP/VII/2025 di Kantor KPU Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung. Perkara ini diadukan Djudju Nuzuluddin dan Firmansyah. Keduanya mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Garut, Ahmad Nurul Syahid (teradu I), beserta empat anggotanya, yaitu: Ipur Purnama Alamsyah,
Sorong, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo memberikan pesan kepada penyelenggara pemilu agar senantiasa menjalankan tugasnya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip kerja yang sesuai dengan ketentuan hukum dan etika yang berlaku. “Pesan kami kepada penyelenggara pemilu, ketika ada permasalahan yang disampaikan ke DKPP berarti ada hal yang dinilai oleh pengadu mungkin
Sorong, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 126-PKE-DKPP/IV/2025, di Kantor Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, Kota Sorong, Rabu (27/8/2025). Perkara ini diadukan oleh Bupati Raja Ampat periode 2020-2025, Abdul Faris Umlati, yang memberikan kuasa kepada Benediktus Jombang, dan kawan-kawan. Sedangkan pihak yang diadukan adalah
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 180-PKE-DKPP/VII/2025 di Kantor KPU Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, pada Kamis (28/8/2025) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Djudju Nuzuluddin dan Firmansyah. Kedua pengadu mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Garut, Ahmad Nurul Syahid, beserta
Badung, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, menegaskan bahwa etika merupakan landasan utama bagi penyelenggara pemilu dalam menjaga integritas demokrasi. Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan bertajuk “Evaluasi dan Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu Untuk Penyelenggaraan Pemilu Berintegritas”, yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Badung, Bali, Senin (26/8/2025). “Etika memiliki sifat
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan untuk dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Dua perkara tersebut adalah perkara Nomor 126-PKE-DKPP/IV/2025 dan 142-PKE-DKPP/IV/2025. Berikut sedikit rinciannya: 1. Perkara Nomor 126-PKE-DKPP/IV/2025 Perkara ini akan dilaksanakan di Kantor Bawaslu Provinsi Papua Barat
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada tiga penyelenggara pemilu karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sanksi tersebut dibacakan Ketua Majelis, Ratna Dewi Pettalolo, dalam sidang pembacaan putusan untuk enam perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Senin (25/8/2025). “ Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada teradu I,