Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Anggota Bawaslu Kabupaten Deli Serdang, Sartua Tjarda Adil Yesyurun Situmorang, karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sanksi pemberhentian tetap itu dibacakan Ketua Majelis, Heddy Lugito, dalam sidang pembacaan putusan untuk 12 perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Senin (4/8/2025).
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan untuk tiga perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kabupaten Pasangkayu. Tiga perkara tersebut meliputi Nomor 93-PKE-DKPP/III/2025, 120-PKE-DKPP/III/2025, dan 132-PKE-DKPP/IV/2025. Berikut sedikit rincian mengenai kedua perkara tersebut. 1. Perkara Nomor 93-PKE-DKPP/III/2025 Perkara yang diadukan oleh Koordinator Gerak Langkah Indonesia (GLI), Putrawan
Jayapura, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan nomor perkara 154-PKE-DKPP/V/2025 di Markas Polda Papua, Kota Jayapura, Jumat (1/8/2025). Perkara ini diadukan oleh Yulius Kudiai. Ia mengadukan Ketua KPU Kabupaten Paniai, Sem Nawipa, beserta tiga anggotanya, yakni: Petrus Nawipa, Sisilia Nawipa, dan Lukas Gobai
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan atas dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 157-PKE-DKPP/V/2025 di Kantor KPU Provinsi Papua, Kota Jayapura, Jum’at (1/8/2025). Perkara ini diadukan oleh Agus Festus Moar yang memberikan kuasa kepada Wafda Hadian Umam, Yansen Marudut, Dodo Dwi Prabi, dan Takwa. Sedangkan pihak
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 135-PKE-DKPP/IV/2025 di Markas Polda Papua, Kota Jayapura, pada Kamis (31/7/2025). Perkara ini diadukan Daniel Aibekob yang memberikan kuasa pada Demianus Wakman. Pengadu mengadukan Ketua KPU Kabupaten Biak Numfor, Joey Nicolas Lawalata (teradu I), serta empat
Jayapura, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan nomor perkara 128-PKE-DKPP/IV/2025 di Bawaslu Provinsi Papua, Kota Jayapura pada Kamis (31/7/2025). Perkara ini diadukan oleh Amos Kayame yang memberikan kuasa kepada Hazairin dan Kiky Saepudin. Pengadu mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai, Stepanus Gobai. Teradu didalilkan
Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan atas dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 98-PKE-DKPP/III/2025. Sidang dilakukan di Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kamis (31/7/2025). Perkara ini diadukan oleh Syapran Suprano dan Muhammad Ibrahim Adha, yang memberikan kuasa kepada Tabrani. Pengadu mengadukan Ketua Bawaslu Provinsi
Palembang, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan nomor perkara 129-PKE-DKPP/IV/2025, di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, pada Rabu (30/7/2025). Perkara ini diadukan oleh Muhammad Aman Mubaroka yang memberikan kuasa kepada Pratama Ardiansyah. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Empat Lawang, Rodi Karnain. Teradu
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 156-PKE-DKPP/V/2025. Sidang ini diselenggarakan di Kantor KPU Provinsi Papua, Kota Jayapura, Kamis (31/7/2025). Perkara ini diadukan oleh Jemmi Esau Maban yang memberikan kuasa kepada Wafda Hadian Umam, Yansen Marudut, dkk. Sedangkan pihak teradu
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 131-PKE-DKPP/IV/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Kota Jayapura, Rabu (30/7/2025). Perkara ini diadukan Jemmi Esau Maban yang memberikan kuasa kepada Wafda Hadian Umam, Yansen Marudut Simbolon, dan kawan-kawan. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Sarmi, Obet