Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)Heddy Lugito mengungkapkan, pihaknya akan melanjutkan program Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP) pada 2026. Hal itu dikemukakannya dalam Rapat Kerja Komisi II DPRI RI dengan Kemendagri, DKPP, BNPP, dan Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) di Ruang Rapat Komisi II DPR, Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Selasa
Bandung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 83-PKE-DKPP/II/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (8/7/2025). Perkara ini diadukan oleh Garisah Idharul Haq. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Kota Bekasi, Vidya Nurrul Fatiah, berserta dua anggotanya, yaitu: Muhammad Sodikin, dan Choirunnisa
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor: 68-PKE-DKPP/II/2025 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Rabu (9/7/2025) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan Christo Mario Yosephino Pranda dan Richardus Tata Sontani yang memberikan kuasa kepada Andi Muhammad Asrun dan Mukhlish Muhammad Maudidi.
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada 10 penyelenggara pemilu dalam sidang pembacaan putusan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (7/7/2025). Dua di antaranya adalah Anggota KPU Kota Jayapura, yaitu Abdullah Rumat dan Dessy Fredrica Itaar yang masing-masing menjadi teradu IV dan teradu
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Provinsi Papua Barat, Kota Manokwari. Dua perkara tersebut, yang masing-masing bernomor 119-PKE-DKPP/III/2025 dan 124-PKE-DKPP/IV/2025, akan diperiksa secara terpisah pada 9 dan 10 Juli 2025. Berikut rinciannya: 1. Perkara Nomor 119-PKE-DKPP/III/2025 Sidang pemeriksan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 83-PKE-DKPP/II/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (8/7/2025) pukul 09.00 WIB. Pengadu dalam perkara ini adalah Garisah Idharul Haq. S. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Kota Bekasi, Vidya Nurrul Fatiah (Teradu I),
Palangkaraya, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 148-PKE-DKPP/V/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya, Kamis (3/7/2025). Perkara ini diadukan Gatner Eka Tarung yang memberikan kuasa kepada M. Junaedi L. Gaol. Ia mengadukan Ketua KPU Kabupaten Kapuas, Deden Firmansyah, dan Ketua
Makassar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara 150-PKE-DKPP/V/2025 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kamis (3/7/2025). Perkara ini diadukan oleh Jusalim Sammak dari Tim Paslon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024. Sedangkan pihak yang diadukan adalah Ketua Bawaslu
Palembang, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 86-PKE-DKPP/II/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kamis (3/7/2025). Perkara ini diadukan oleh Qodri Usman Siregar yang memberikan kuasa kepada Widodo, M. Sigit Muhaimin, dan Angga Saputra. Pengadu mengadukan Ketua KPU Kota Pagar
Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 85-PKE-DKPP/II/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Kota Palembang, Rabu (2/7/2025). Perkara ini diadukan oleh Ismail yang memberikan kuasa kepada M. Alwan Pratama Putra dan Angga Saputra. Sedangkan pihak yang diadukan adalah Ketua