Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan atas dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu (KEPP) perkara Nomor 163-PKE-DKPP/VI/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kamis (21/8/2025). Perkara ini diadukan oleh H. Budi Antoni Al Jufri dan Henny Verawati yang memberikan kuasa kepada Fahmi Nugroho, Nico Thomas, Junialdi, Nasarudin, Rustam
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa 13 penyelenggara pemilu Kabupaten Jayapura dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) terhadap perkara 110-PKE-DKPP/III/2025 di Markas Polda Papua, Kota Jayapura, Kamis (21/8/2025). Tiga belas penyelenggara pemilu tersebut diadukan oleh Jhon Ridwan Tokoro. Pemeriksaan ini berkaitan dengan penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
Palembang, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan nomor perkara 159-PKE-DKPP/VI/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Rabu (20/8/2025). Perkara ini diadukan oleh Budi Antoni Al Jufri dan Henny Verawati yang memberikan kuasa kepada Fahmi Nugroho, Nico Thomas, Junialdi, dan kawan-kawan. Pengadu
Gianyar, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengimbau agar Bawaslu Kabupaten/Kota dan seluruh penyelenggara pemilu tingkat kabupaten/kota lainnya untuk membangun budaya demokrasi dimulai dari pedesaan. Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan pengawas pemilu di Bawaslu Kabupaten Gianyar yang diadakan di
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 109-PKE-DKPP/III/2025 di Kantor KPU Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Merauke, pada Kamis (21/8/2025) pukul 10.00 WIT. Perkara ini diadukan oleh Bonefasius Jakfu dan Abddul Ganing yang memberi kuasa kepada Hendra Jamlaay. Pengadu mengadukan Ketua KPU
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin, pada Jumat (22/8/2025) pukul 09.00 WITA. Perkara pertama dengan nomor: 175-PKE-DKPP/VII/2025 diadukan oleh Syarifah Hayana dan Syarifah Lulu, serta perkara kedua dengan nomor: 177-PKE-DKPP/VII/2025 diadukan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Markas Polda Papua, Kota Jayapura. Dua perkara tersebut, yang masing-masing bernomor 110-PKE-DKPP/III/2025 dan 114-PKE-DKPP/III/2025, akan diperiksa secara terpisah pada 21 dan 22 Agustus 2025. Berikut rinciannya: 1. Perkara Nomor 110-PKE-DKPP/III/2025 Sidang pemeriksaan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan kepada dua penyelenggara pemilu karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sanksi tersebut dibacakan Ketua Majelis, Heddy Lugito, dalam sidang pembacaan putusan untuk sembilan perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Selasa (19/8/2025). Dua penyelenggara pemilu tersebut adalah
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 155-PKE-DKPP/V/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan. Perkara ini diadukan oleh Khairul yang memberikan kuasa kepada Gufron Harahap. Pengadu mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, Wahyudi (teradu I), beserta empat anggotanya: Bernat Panjaitan, Arman
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan atas dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, pada 20-21 Agustus 2025. Kedua perkara tersebut, yang masing-masing bernomor 159-PKE-DKPP/VI/2025 dan 163-PKE-DKPP/VI/2025, akan diperiksa secara terpisah. Berikut ini rinciannya: 1. Perkara Nomor 159-PKE-DKPP/VI/2025 Sidang pemeriksaan