Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Anggota Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Abdul Muin Wengkeng. Sanksi ini dibacakan dalam sidang pembacaan putusan terhadap empat perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (10/2/2025). “Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Abdul Muin Wengkeng
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Buton Tengah, Helius Udaya. Sanksi dibacakan dalam sidang pembacaan putusan terhadap lima perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Selasa (11/2/2025). “Menjatuhkan sanksi peringatan kepada teradu I Helius Udaya selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan untuk tiga perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (12/2/2025), pukul 09.00 WIB. Dua perkara tersebut adalah perkara Nomor 52-PKE-DKPP/I/2025, 53-PKE-DKPP/I/2025, dan 58-PKE-DKPP/I/2025. Dalam tiga perkara ini, DKPP akan memeriksa delapan penyelenggara Pemilu dari KPU Kabupaten
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan untuk tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap ketua, anggota, dan sekretaris KPU Provinsi Papua Barat dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 7-PKE-DKPP/I/2025 dan 39-PKE-DKPP/I/2025, Jakarta, Selasa (11/2/2025). Sidang ini tidak berlangsung lama karena aduan nomor 39-PKE-DKPP/I/2025 dicabut oleh pihak pengadu. Pencabutan
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan untuk dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (10/2/2025). Dua perkara tersebut masing-masing bernomor 12-PKE-DKPP/I/2025 dan 46-PKE-DKPP/I/2025. Dalam dua perkara ini, DKPP memeriksa 20 penyelenggara pemilu dari empat instansi, yaitu KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Bawaslu Provinsi