DKPP Periksa 10 Penyelenggara Pemilu Papua dan 3 Anggota KPU RI

Aktivitas

Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa 13 penyelenggara pemilu dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 162-PKE-DKPP/XI/2020, di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Jayapura, Selasa (15/02/2021). Perkara ini dilaporkan oleh Martinus Wagi melalui kuasanya Heriyanto, dkk. Pengadu melaporkan sekaligus 13 penyelenggara pemilu yang terdiri dari tiga Anggota

RABU 17 FEBRUARI 2021, DKPP AKAN BACAKAN PUTUSAN 5 PERKARA

Rilis Pers

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda Pembacaan Putusan terhadap 5 (lima) perkara pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta Pusat, pada Rabu (17/2/2021) pukul 09.30 WIB. Plt. Sekretaris DKPP, Arif Ma’ruf mengatakan semua perkara yang akan diputus telah diperiksa

DKPP Periksa Ketua Dan Anggota KPU Kab. Banggai Terkait Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Aktivitas

Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 19-PKE-DKPP/I/2021 pada Selasa (16/2/2021). Perkara ini diadukan oleh Herwin Yatiim dan Mustar Labolo melalui kuasa mereka Amerullah, Novriyadiansyah, dan Fandy Wiliam Songgo. Pengadu melaporkan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Banggai, yakni Zaidul Bahri

WNA Jadi Calon Bupati, Dr. Alfitra Salamm: Ini Pengalaman Berharga, Semoga Tak Terulang

Aktivitas

Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salamm, mengikuti pembahasan permasalahan Calon Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam rapat yang diadakan oleh Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (16/2/2021). Dalam rapat ini, Alfitra menyatakan bahwa hal ini merupakan pengalaman dan pelajaran berharga dalam pelaksanaan